JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, pemerintah akan mengumpulkan para stakeholder seperti akuntan publik, konsultan pajak, pengacara (lawyers), notaris untuk menyamakan persepsi mengenai UU pengampunan pajak atau tax amnesty.

“Supaya kalau ditanyakan oleh pengusaha yang mau ikut tax amnesty, penjelasannya sama, jangan lain-lain, malah jadi masalah,” kata Darmin di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (13/7/2016).

Pasalnya, belum lama UU tax amnesty disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kebijakan tersebut telah digugat dan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Menanggapi hal tersebut, sambung Darmin, dalam waktu dekat akan ada rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian bersama dengan Mensesneg, Menkumham dan pejabat yang terkait.

“Untuk membicarakan bagaimana strateginya daftar lawyer, ahli-ahlinya yang akan kita undang diskusi. Mulainya dari situ,” tutupnya.

Sumber: okezone.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty