RMOL. Yayasan Satu Keadilan (YSK) dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) resmi mengajukan uji materi (judicial review) terhadap undang-undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Bagi Wakil Ketua Komisi XI, Achmad Hafisz Tohir, pemerintah akan menanggung beban berat apabila gugatan tersebut dimenangkan oleh YSK dan SPRI.

“Saya sampaikan ke pemerintah ini sudah digugat ke MK. Kalau sampai kalah, maka beban pemerintah akan lebih besar lagi,” kata dia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/7).

“Saya memprediksi akan semakin berat fiskal kita.”

Karenanya, politisi PAN ini meminta pemerintah untuk memikirkan secara seksama apa langkah yang akan ditempuh untuk mengurangi beban tersebut.

Menurutnya,meski dukungan politik terhadap pemerintah saat ini sudah sangat kuat, itu tidak sejalan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat.

“Kepercayaan dari masyarakat ke pemerintah lemah. Itu yang saya lihat,” terangnya.

Lalu, sebesar apakah upaya pemerintah dalam menghadapi uji materi undang-undang pengampunan pajak tersebut, Hafidz tak mau berspekulasi.

“Saya belum bisa memprediksi sejauh mana kekuatan yang disiapkan pemerintah,” pungkasnya.

Sumber: RMOL.CO 

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty