Muncul Dua Tim Khusus Tax Amnesty

32032-pengertian2btax2bamnestyJAKARTA. Pemerintah membentuk dua tim khusus pengampunan pajak (tax amnesty). Selain tim khusus untuk mengawasi pelaksanaan pengampunan pajak dan menghadapi gugatan hokum judicial review, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga akan membentuk tim untuk mengawasi aparat pelaksana pengampunan pajak.

Kepala editor bidang ekonomi di istana, kemarin, Jokowo mengungkapkan, dia akan membetuk tim sendiri yang anggotanya dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan intelijen. Tim ini bertugas mengawasi pelaksana alias aparat pajak yang menjalankan program tax amnesty.

Maklum, kesuksesan kebijaka ini sangat bergantung pada aparat pajak di lapangan. Tanpa pengawasan yang cukup, kebijakan ini dapat diselewengkan. Apalagi banyak celah dan moral hazard dalam kebijakan ini.

Tim bentukan Jokowi ini berbeda dengan tim yang dipimpin Menteri Koodinator Ekonomi Darmin Nasution. Tim yang dipimpin Darmin berfungsi menghadapi kendala proses tax amnesty, antara lain gugatan uji menteri UU Pengampunan Pajak.

Sekjen Kemkeu Hadiyanto mengatakan, dirinya mengetuai tim teknis untuk menghadapi gugatan judicial review. “Ada Sekjen Kemkeu dan Dirjen Peraturan Perundangan Kementerian Kumham, staf khusus, dan Dirjen Pajak,” katanya, Kamis (14/7)

Tim khusus pimpinan Darmin, kata Hadiyanto, akan berkoordinasi intensif merumuskan strategi menghadapi persidangan. Lalu tim teknis memformulasikan, mengkoordinasi, dan meminta pihak terkait sebagai saksi proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Di depan media, Jokowo meminta Menkeu memprioritaskan kehadirannya di MK guna menjawab para penggugat.

Meski belum mulai bersidang, Hadiyanto optimistis pemerintah akan memenangkan gugatan yang dilayangkan Yayasan Satu Keadilan (YSK) bersama Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI). Sebab, gugatan UU yang terkait dengan kebijakan Kemkeu hampir seluruhnya menang.

UU Tax Amnesty bukan tanpa celah. Pengamat pajak Yustinus Prastowo bilang, celah pertama yang harus diawasi adalah penggelembungan nilai utang. Penggelembungan nilai utang dilakukan demi menurunkan nilai uang tebusan yang aan dibayar kepada Negara. Sebab pembayaran uang tebusan berdasarkan harta bersih, yakni harta terbaru dikurangi utang.

Kedua, dari sisi aparat pajak. Pemerintah perlu mengawasi penghentian penyidikan dan pemeriksaan aparat pajak. Tanpa proses transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, penghentian penyidikan dan pemeriksaan pajak itu bisa merugikan Negara. “Jangan sampai pemeriksaannya dihentikan, tapi tidak ikut tax amnesty,” kata Ronny Bako, pengamat pajak Universitas Pelita Harapan.

Konsultan pajak Didik Budi Waluyo bilang, nilai harta wajar perlu penjelasan lagi, khususnya harta berupa tanah dan bangunan, melalui peraturan teknis.

Penulis : Adinda Ade M, Barly Haliem N

 

Sumber: Harian Kontan , 15 Juli 2016

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com



Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: