Metrotvnews.com, Jakarta: Penerapan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty diharapkan dapat memberi tambahan penerimaan negara dari sektor pajak tahun ini.
Namun, Direktur Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan menegaskan potensi perhitungan yang akan didapat dari kebijakan tersebut tak akan menjadi solusi untuk menutup defisit anggaran.

“Rp165 triliun itu bukan solusi,” kata Robert ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/7/2016).

Dia menjelaskan defisit akan tetap berada pada target 2,35 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau dengan nominal Rp296,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Dalam menentukan target 2,35 persen, Pemerintah bersama DPR telah memasukkan perhitungan potensi Rp165 triliun ke postur defisit APBNP.

“Dengan Rp165 triliun itu, defisitnya menjadi 2,35 persen. Jadi, part of it,” ulas Robert.

Dalam APBN induk, Pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar 2,15 persen atau Rp273,2 triliun. Namun, dalam perjalanannya diperkirakan defisit melebar hingga 2,5 persen.

Untuk itu, ketika pengajuan Rancangan APBN-P, pemerintah mengusulkan merevisi defisit ke level 2,48 persen atau Rp313,3 triliun. Sementara yang disepakati bersama yakni 2,35 persen.

Sumber: metrotvnews.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty