Mendukung “Tax Amnesty”

Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak sedang menyita perhatian bangsa ini. Di tengah euforia pasar saham dan valas yang bersuka-cita menyambut positif UU tersebut, muncul penolakan dari sejumlah komponen bangsa. Mereka mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena menganggap UU tersebut melegalkan praktik pencucian uang, mengistimewakan para pengemplang pajak, dan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap warga miskin.

Kita bersyukur karena sebagian besar komponen bangsa menyambut baik UU Pengampunan Pajak. Kalangan dunia usaha yang akan berinteraksi langsung dengan UU tersebut mendukung penuh dan berminat mengikuti program tax amnesty. Sambutan dunia usaha sangat diperlukan karena sukses atau tidaknya program tax amnesty akan sangat ditentukan oleh respons, hasrat, atau animo mereka terhadap UU tersebut.

Jika mau sedikit menengok ke belakang, negeri ini pernah dua kali menerapkan tax amnesty, masing-masing pada 1964 dan 1984. Dua kali menerapkan tax amnesty, dua kali pula kita gagal total. Penyebabnya tiada lain respons dunia usaha yang rendah terhadap kebijakan tersebut. Dunia usaha kala itu ragu karena pemerintah tidak melaksanakan reformasi administrasi perpajakan secara menyeluruh. Padahal, tax amnesty mustahil diterapkan tanpa didukung administrasi perpajakan yang komplet.

Kini, pemerintah punya modal kuat, modal dukungan dari kalangan pengusaha yang bakal mengikuti program tax amnesty atau setidak-tidaknya para pengusaha yang akan memperoleh manfaat dari penerapan UU Pengampunan Pajak. Pemerintah tinggal menyediakan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) serta payung hukum turunannya. Itu artinya, keberhasilan UU Pengampunan Pajak sudah separuh jalan.

Tentu saja kita menghormati pihak-pihak yang menolak UU tersebut. Dalam arti yang sempit, tuduhan bahwa UU Pengampunan Pajak melegalkan praktik pencucian uang, mengistimewakan para pengemplang pajak, dan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap warga miskin, mungkin masih bisa dipahami. Namun, dalam arti luas, seraya mengedepankan kepentingan nasional yang lebih besar, penolakan terhadap kebijakan tax amnesty sungguh sulit diterima.

Tanpa bermaksud mencampuri putusan MK, kita secara tegas mendukung implementasi UU Pengampunan Pajak. Menolak tax amnesty berarti merelakan, bahkan mendukung negara-negara lain menikmati gurihnya dana-dana milik WNI. Bayangkan, saat ini terdapat sedikitnya Rp 5.000 triliun dana milik WNI yang diparkir di luar negeri, terutama di negara-negara suaka pajak (tax haven). Berarti dana milik WNI yang mengendap di luar negeri mencapai 2,5 kali lipat anggaran belanja negara dalam APBN-P 2016 yang nilainya sekitar Rp 2.082 triliun.

Dengan menolak tax amnesty, kita sejatinya telah memperkaya negara-negara lain sekaligus membiarkan negeri sendiri terperangkap dalam kesulitan. Bukankah setiap tahun APBN kita cekak dan pemerintah kesulitan membiayai proyek-proyek pembangunan yang sangat dibutuhkan bangsa ini? Jangan lupa pula, setiap tahun pemerintah kerepotan membiayai program-program pengentasan kemiskinan.

Menyikapi UU Pengampunan Pajak, kita cuma punya dua pilihan, yakni mendayagunakan dana-dana senilai triliunan rupiah untuk kemaslahatan bangsa sendiri, atau membiarkan bangsa lain menikmatinya. Perlu diingat, tax amnesty bukan semata memberikan pengampunan pajak, tetapi juga mendorong tertib administrasi perpajakan dan ketaatan membayar pajak. Tax amnesty bukan cuma memberikan pengampunan pajak kepada para konglomerat, tetapi juga kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sering tak disadari pula, tax amnesty seolah-olah hanya diperlukan untuk menambal pos penerimaan pajak dalam APBN yang tahun ini diperkirakan mengalami kekurangan (shortfall) Rp 100-200 triliun. Benar, dengan menerapkan tax amnesty, pemerintah berkesempatan menghimpun penerimaan pajak dari tarif tebusan sebesar Rp 165 triliun. Namun, UU Pengampunan Pajak tak sekadar bersinggungan dengan tambal-menambal APBN.

Dalam konteks lebih luas, kebijakan tax amnesty akan membuat APBN lebih sehat, terkelola dengan baik (manageable), dan kredibel. APBN yang kredibel sangat dibutuhkan karena mencerminkan pemerintahan yang kapabel. Hanya dengan APBN yang sehat, manageable, dan kredibel, pemerintah dapat menjamin keberlanjutan program-program pembangunan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memangkas angka kemiskinan dan pengangguran.

Dalam spektrum yang lebih luas lagi, kebijakan tax amnesty memiliki seabrek manfaat lain bagi bangsa ini. Jika kalkulasi pemerintah tidak meleset bahwa dana yang direpatriasi atau dipulangkan ke Indonesia mencapai Rp 1.000 triliun, perekonomian nasional bisa melesat. Dana repatriasi akan menggairahkan pasar modal domestik, memperkuat rupiah, dan mendongkrak sektor riil. Alhasil, perekonomian tumbuh pesat, tenaga kerja banyak terserap.

Tak bisa dimungkiri, UU Pengampunan Pajak bukan hanya akan menyedot dana-dana parkir di luar negeri, tetapi juga menarik keluar dana-dana di dalam negeri dari hasil kegiatan ekonomi yang tidak resmi dan ilegal (underground economy), seperti penyelundupan (illegal trading), pembalakan hutan (illegal logging), pencurian ikan (illegal fishing), penambangan liar (illegal mining), dan penambangan pasir laut. Dalam kalkulasi Ditjen Pajak, kehilangan penerimaan pajak dari underground economy mencapai Rp 263 triliun per tahun.

Berkaca pada manfaatnya yang demikian besar, sudah seyogianya segenap komponen bangsa ini mendukung UU Pengampunan Pajak. Kesempatan menerapkan tax amnesty mungkin hanya tinggal sekarang, mengingat seluruh negara telah bersepakat menerapkan era keterbukaan informasi keuangan (automatic exchange of information/AEOI) mulai 2017-2018. Setelah AEOI berlaku, fasilitas pengampunan pajak sulit diberikan karena semua serba transparan, terutama yang menyangkut dosa-dosa pajak.

Karena alasan itulah, pemerintah tidak boleh kendur. Bukan cuma meyakinkan para pengusaha, pemerintah harus berhasil meyakinkan MK. Paling penting, pemerintah mesti mampu menaklukkan hati rakyat yang menganggap UU Pengampunan Pajak melegalkan praktik pencucian uang, mengistimewakan para pengemplang pajak, bentuk pengkhianatan terhadap warga miskin, menabrak prinsip kesetaraan di hadapan hukum, dan cermin kelemahan penyelenggara negara terhadap para pengemplang pajak.

 

Sumber: Beritasatu.com  

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

 

 

 

 



Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: