JAKARTA – Kementerian Keuangan akan mengarahkan dana hasil tax amnesty pada sektor ril seperti infrastruktur, pariwisata hingga pengganti impor bahan baku. Hal ini bertujuan untuk menghidupkan sektor-sektor tersebut, tanpa harus mengandalkan satu sektor saja.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, perekonomian Indonesia sudah saatnya berubah tanpa terpaku pada satu sektor yang tengah booming. Contohnya, ketika booming sektor minyak dan gas yang mampu membawa pertumbuhan ekonomi ketika itu sangatlah baik. Tapi setelah tidak lagi booming, kerepotanlah Indonesia

“Kita tidak ingin bersandar pada sektor yang booming saja. Kita tidak ingin kerepotan lagi, jika sektor booming itu absen. Kita butuh model baru, yang tidak bisa mengandalkan model lama yang ketika batubara booming perekonomian naik, tapi ketika batu bara bangkrut mau kerja apa kita,”ujarnya di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (18/7/2016).

Oleh karena itu, ketika masa tax amnesty disetujui, pemerintah melihat akan ada model baru penunjang perekonomian Indonesia. Dengan demikian, dana tax amnesty dapat digunakan ke sektor riil yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi bisa berkembang tidak hanya satu sektor.

“Jadi kami menggiring ke sektor riil agar potensi ke depannya berkembang. Kita arahkan ke pariwisata, kita arahkan ke infrastruktur. Semua ini akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi ke depannya,”ujarnya.

Sumber: okezone.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty