JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjamin keamanan data para peserta pengampunan pajak atau tax amnesty yang menaruh dananya di pasar modal.

Sebab dalam Undang-undang pengampunan pajak, dicantumkan secara gamblang ketentuan keamanan data para pesertanya.

“Di dalam undang-undang ditegaskan data yang dimasukan tidak bisa digunakan untuk bukti permulaan terkait bukti pidana lainnya. Bahkan yang membocorkan kena hukuman. Jadi sangat aman,” ujar Bambang di Gedung BEI, Jakarta, Senin (18/7/2016).

Menurut Bambang, hal tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk memberikan kenyamanan bagi para peserta tax amnesty.

“Kita ingin mereka tetap merasa nyaman, dia akan dapat return yang diupayakan lebih baik dari pada di luar negeri. Untuk itu harus ada kemudahan investasi,” imbuhnya.

Selain itu, menurut Bambang, pengusaha maupun perorangan yang mengikuti program pengampunan pajak, akan merasakan ketenangan dalam menjalankan bisnis tanpa mengkhawatirkan denda pajak.

“Ada ketenangan dalam urusan pajak, tidak dihantui ketakutan untuk diperiksa pajaknya,” tutur Bambang.

Dengan mengikuti tax amnesty maka wajib pajak ataupun pengusaha dapat berbisnis dengan tenang ke depannya, misalnya saat melakukan ekspansi bisnisnya.

“Tidak usah khawatir akan tunggakan pajak, bisa berbisnis dengan tenang, karena dananya sudah dilaporkan semuanya di tax amnesty yang memiliki waktu hingga 31 Maret 2017,” pungkas Bambang.

Penulis: Iwan Supriyatna

Sumber:Kompas.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty