Kuasa Hukum Buruh yang mengajukan Judicial Review tentang UU Tax Amnesty ke Mahkamah Konstitusi (MK), Eggi Sudjana menduga Kantor Kepresidenan, Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak merupakan lembaga korup di Indonesia.

Hal itu dikatakan oleh Eggi berdasarkan pada hanya tiga lembaga yang dapat mengetahui nama-nama pengusaha yang mengembalikan uangnya ke Indonesia.

“Saya menduga keras Kepresidenan, kementerian keuangan dan dirjen pajak ini jadi lembaga korup. Ini hanya mereka saja yang boleh tahu pengusaha mana yang sudah mengemplang pajak,” katanya di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (26/7/2016).

Eggi menjelaskan bahwa dalam undang-undang Tax Amnesty, pihak manapun tidak diperbolehkan untuk mengungkap siapapun pengusaha yang sudah melarikan uangnya di luar negeri.

Hal itu, katanya, telah menciderai keterbukaan informasi publik, serta melanggar aturan tentang whistleblower.

Mengingat dalam UU Tax Amnesty menyatakan pengusaha akan mendapat jaminan kerahasiaan.

“Kalau negara ini mau maju, ya semuanya harus terbuka. Jangan malah yang mengungkapkan kejahatan justru di penjara. Ini tidak benar,” katanya.

Sumber : TRIBUNNEWS

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty