Mendorong Investasi melalui UU Tax Amnesty

dpr-diminta-tak-sandera-ruu-pengampunan-pajak-6ek

Undang-Undang Tax Amnesty atau Undang-Undang Pengampunan Pajak baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat akhir Juni lalu.

UU Tax Amnesty ini merupakan regulasi yang memudahkan para wajib pajak untuk melaporkan kewajiban yang harus dibayarkan agar mendapat keringanan tarif pajak. Adapun periode berlakunya Tax Amnesty mulai hingga Maret 2017.

Kemudahan tersebut sebaiknya dimanfaatkan segera mungkin. Semakin banyak jumlah kaum pengusaha yang melaporkan wajib pajak ke Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, tentu pemasukan dari sektor pajak pun mampu meningkatkan APBN guna memajukan pembangunan nasional, baik dalam bidang infrastruktur maupun dari sisi kesejahteraan sosial.

Hal positif lainnya yang perlu diperhatikan yakni semakin derasnya investasi dineger iini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, membuka lapangan pekerjaan yang semakin luas, serta mampu mengurangi angka kemiskinan.

Adapun usaha lainnya agar semakin dilirik oleh kaum pengusaha yakni dengan menciptakan upah buruh yang sesuai dengan kebutuhan para buruh. Hal ini berkaitan dengan kebijakan di tingkat lokal yang harus disesuaikan dengan kesejahteraan buruh maupun kewajiban dari pihak pengusaha. Selain itu, sistem birokrasi maupun akses terhadap pelayanan publik dalam perizinan usaha diimplementasikan dengan jelas dan tegas.

Kemudahan berinteraksi dengan warga setempat mengenai penggunaan di sekitar lokasi pemukiman guna membangun lahan industri, sekaligus kejelasan kontrak penguasaan lahan pun perlu diperhatikan. Kemudahan dalam proses bea masuk barang impor dalam kegiatan investasi, serta kemudahan lainnya yang diberikan pemerintah Indonesia kepada para pelaku usaha.

Dampak lain yang muncul untuk mendorong penanaman modal ini adalah semakin derasnya investasi yang datang, juga akan berbanding lurus dengan semakin luasnya kesempatan pihak swasta terhadap penguasaan regulasi penanaman modal, di mana hal tersebut berakibat pada keuntungan yang hanya akan berpihak pada pihak swasta sehingga menyebabkan semakin terkikisnya kedaulatan atau otonomi pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya yang dimiliki Indonesia.

Kinerja pasar atau pihak swasta memang dirasa lebih efektif dan produktif dalam kegiatan usaha karena memunculkan daya kreativitas dari masing-masing pihak untuk menciptakan suatu komoditi. Selain itu, sistem pasar juga menciptakan adanya persaingan di antara berbagai kelompok.

Perlu diperhatikan bahwa berlakunya UU Tax Amnesty tentu mendorong angka investasi melalui kemudahan tarif pajak yang lebih ringan, namun pemerintah tetap bisa mengontrol dengan berlaku adil terhadap pengusaha lokal maupun asing supaya pengusaha lokal tetap memiliki ruang untuk bersaing dengan pengusaha asing lainnya.

Semakin banyak kaum pengusaha melakukan investasi di Indonesia, ditambah dengan kesadaran dalam melaporkan hasil kekayaan perusahaan guna wajib pajak, maka dapat berpengaruh dalam APBN yang mampu memajukan pembangunan negeri ini.
Sumber : Koran Sindo

Penulis: NUKE FARIDHA WARDHANI Universitas Airlangga

Mahasiswi Jurusan Ilmu Politik, FISIP

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com



Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: