Tak ada angin ataupun hujan, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah sedang menghitung ulang proyeksi pajak 2016. Tanda-tanda realisasinya meleset dari target?

“Keadaannya, pemerintah memang sedang menyisir penerimaan yang sebenarnya,” kata Menko Darmin kepada wartawan usai Rakornas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, Kamis (4/8/20016).

Dari perkiraan penerimaan pajak tersebut, lanjut Menko Darmin, pemerintah bisa melakukan sejumlah penyesuaian terhadap belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) yang bisa dihemat. Langkah ini dilakukan guna menjaga defisit anggaran tidak menyalahi aturan.

“Setelah itu dilihat, mana yang betul-betul prioritas akan dipertahankan, yang bukan prioritas akan berkurang terutama jenis pengeluaran yang tidak urgent seperti biaya rapat perjalanan dinas,” kata mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu.

Meski demikian, kata Menko Darmin, penghitungan ulang atas potensi penerimaan pajak yang sedang dilakukan, tetap mempertimbangkan pencapaian dari program tax amnesty yang diperkirakan menyumbang Rp165 triliun. “Kami masih tetap mempertahankan angka itu dan masih bertekad untuk all out mencapainya,” kata Darmin.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memastikan, salah satu fokus pemangkasan belanja pemerintah akan dilakukan terhadap anggaran yang tidak pernah diserap dengan maksimal pada tahun-tahun sebelumnya.

“Intinya melihat ke belanja yang tidak tereksekusi, jadi secara alamiah melihat pada anggaran yang tidak terserap saja. Tahun lalu yang tidak terserap 10 persen. Kita hanya melihat secara awal, yang tidak terserap, langsung cut,” kata mantan menkeu ini.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan, penerimaan pajak bakal menyusut Rp219 triliun dari target APBN-P 2016. Hal ini berpotensi mengganggu proyeksi defisit anggaran.

Untuk itu, kata Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, Kemenkeu mengusulkan penghematan belanja K/L sekitar Rp65 triliun, serta belanja transfer ke daerah sekitar Rp68 triliun. “Kami dengan Kemenko Perekonomian dan Bappenas akan menyisir belanja yang bisa dikurangi tanpa ganggu belanja prioritas,” ujar Ani.

Sumber: INILAH

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty