Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KP3) Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat menghentikan pemeriksaan 60 orang wajib pajak di Aceh Jaya, Aceh Barat dan Nagan Raya. Para wajib pajak ini sebelumnya terindikasi bermasalah dalam pelaporan pajak dalam beberapa tahun terakhir.

“Penghentian ini karena adanya pengampunan pajak (tax amnesti) yang telah diberlakukan Presiden Jokowi hingga April 2017,” kata Kepala Kantor Pajak Pratama Meulaboh Indra Priyadi kepada Serambi, Kamis (4/8) di sela kegiatan sosialisasi Tax Amnesti di Meuligoe Hotel Meulaboh.

Dia sebutkan dengan adanya pengampunan pajak tersebut, maka diharapkan semakin banyak wajib pajak yang melaporkan kekayaan mereka kepada negara.

Indra juga menegaskan seluruh pemeriksaan terhadap wajib pajak yang bermasalah baik dalam hal kesalahan pelaporan, kelebihan bayar serta berbagai kekeliruan yang terjadi selama ini tidak akan diproses secara hukum. “Gunakan kesempatan langka terkait pengampunan pajak ini, karena hal ini sangat jarang terjadi dalan dunia pajak di Indonesia,” kata Indra.

Kepala Kantor Pajak Pratama Meulaboh Indra Priyadi juga menegaskan terhadap 60 wajib pajak yang selama ini menjalani pemeriksaan pajak belum ada yang diproses hukum. “Alhamdulillah belum ada, kecuali beberapa bulan lalu sempat ada wajib pajak yang kita proses hukum hingga ke pengadilan terkait dugaan manipulasi pajak sebesar Rp 1,3 miliar lebih,” katanya.

Ia menyebutkan kebijakan tax amnesti yang diberlakukan Presiden Jokowi merupakan suatu langkah terbaik untuk memudahkan setiap wajib pajak melaporkan pajaknya secara transparan, katanya.

Sumber : TRIBUNNEWS

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty