Kabar24.com, SEMARANG—Presiden Joko  Widodo menyebut sejumlah pengusaha kakap di Jawa Tengah dalam sosialisasi pengampunan pajak di Kota Semarang, Selasa (9/8/2016) malam.

Jokowi mengajak pengusaha tidak sungkan memproses pengampunan pajak sebagai salah satu upaya dalam mendorong stabilisasi perekonomian nasional. “Apalagi, tekanan ekonomi global dan dunia saat ini sangat dirasakan oleh semua negara, termasuk Indonesia.”

Presiden memastikan pelaksanaan pengampunan pajak itu bersifat rahasia. “Tax Amnesty akan saya awasi sendiri. Sudah ada tim sendiri yang saya bentuk,” tegasnya.

Pihaknya juga menjamin kerahasiaan data yang bahkan tidak bisa dijadikan oleh aparat hukum sebagai dasar penyidikan dan penyelidikan tindak pidana. Data wajib pajak juga tidak dapat diminta oleh siapapun, serta tidak diberikan kepada siapapun. “Dan, yang membocorkan kena 5 tahun. Berarti kalau ada yang membocorkan itu petugas pajak,” ujarnya.

Presiden Jokowi menyatakan dirinya mengetahui semua data wajib pajak. “Saya tahu, ada di kantong saya. Tapi tidak saya gunakan untuk hal yang tidak baik.”

Dalam kesempatan itu ia sengaja menyebut sejumlah nama pengusaha di Jateng dengan kepemilikan usaha skala besar.

“Data saya miliki. Pak Budi Hartono hadir dari PT Djarum, Pak Iwan Sritex saya juga tahu, Pak Witjak dari Pati, spot ikannya banyak banget saya tahu. Dipikir saya enggak ngerti. Juga pak Soleh Dahlan dari Dafam, dan banyak lainnya,” ungkapnya.

Presiden berharap pengusaha menyambut baik program pengampunan pajak mengingat prosesnya cukup mudah, menyangkut pembebasan sanksi administrasi, penghentian proses dan pidana perjakan.

Syarat pengampunan pajak itu, ujarnya, hanya menyampaikan aset-aset secara jujur, mengungkap harta yang dimiliki, dan membayar uang tebusan.

Penulis : Pamuji Tri Nastiti

Sumber : kabar24.bisnis.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty