Selamat Datang Kebijakan Fiskal Ketat

Dua pekan setelah Presiden Joko Widodo merombak Kabinet Kerjanya, kita melihat Menteri Keuangan Sri Mulyani sibuk sekali. Dari pantauan media, mantan direktur operasional Bank Dunia ini berkali-kali rapat membahas soal pajak dan APBN.

Menkeu sudah bertemu dengan jajaran Ditjen Pajak. Menkeu juga bertemu serius dengan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan Menko Perekonomian Darmin Nasution. Menkeu juga tercatat lebih dari tiga kali menghadap Presiden Jokowi membahas soal pajak dan APBN.

Kemudian Menkeu ikut dalam sosialisasi program pengampunan pajak (tax amnesty) di Jakarta dan kemarin di Bandung. Menkeu berbicara kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan para pengusaha di daerah.

Dalam beberapa kesempatan Menkeu memberikan jumpa pers yang cukup panjang lebar soal fiskal nasional. Misalnya, ketika ia membicarakan “beratnya kondisi ekonomi Indonesia.” Situasi penerimaan pajak yang jauh dari target. Kemudian soal pemangkasan belanja kementerian dan lembaga (K/L) dan dana trasfer pusat ke daerah.

Hal yang menarik kita cermati adalah bagaimana Sri Mulyani menempatkan ‘program unggulan’ Jokowi, pengampunan pajak, ke dalam narasi kebijakannya. Pengampunan pajak masuk ke dalam skenario pemerintah untuk menambah pendapatan pajak tahun ini. Ini dilakukan karena kondisi penerimaan pajak yang tetap lesu dalam dua tahun terakhir (saat Jokowi berkuasa).

Sri Mulyani menyatakan, tax amnesty adalah bagian dari keseluruhan upaya pemerintah untuk membiayai pembangunan. Karena itu, tax amnesty (yang ditargetkan bisa mendulang Rp 165 triliun) bukan jalan satu-satunya. Menkeu menegaskan, Ditjen Pajak tetap harus terus memperluas basis pajak badan dan perorangan.

Menkeu kemudian menekankan target yang harus dipenuhi bukan semata tax amnesty, melainkan APBN. Ia menilai, APBN jauh lebih penting. Karena itu, APBN harus kredibel untuk menggerakkan ekonomi.

Nah, bagi yang mencermati langkah-langkah Sri Mulyani dalam 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, maka penegasan-penegasannya itu memang ciri khasnya. Membenahi secara sistemik dari internal. Penguatan institusi, kredibilitas, dan tepercaya. Sri Mulyani ketika itu menggulirkan program Reformasi Birokrasi untuk Ditjen Pajak. Namun, Sri tak pernah menyentuh soal pengampunan pajak. Langkah kebijakannya ketika itu lebih mengedepankan insentif pajak, seperti tax holiday dan tax allowance, bukan tax amnesty.

Ini menjadi menarik karena kemudian pemerintah menggulirkan lagi penghematan anggaran, sepekan setelah Sri Mulyani menjadi menkeu. Ini untuk kedua kalinya dalam enam bulan terakhir pemerintah memotong anggarannya sendiri. Bisa dimaklumi karena setoran pajak tetap belum menggembirakan pada semester pertama.

Penghematan anggaran adalah hal yang lazim. Anggaran yang dihemat umumnya adalah anggaran rutin dan anggaran pembangunan gedung, pembelian kendaraan, sampai ke dinas luar. Anggaran prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur akan tetap berjalan seperti rencana.

Langkah penghematan memperlihatkan pemerintah memilih melaksanakan kebijakan fiskal yang ketat. Hal ini bukan hal baru. Sri Mulyani menerapkan kebijakan fiskal ketat pada era Susilo Bambang Yudhoyono. Hasilnya saat itu ekonomi berjalan stabil walaupun dipercaya bisa lebih baik lagi.

Fiskal ketat akan berdampak besar ke dalam perencanaan penganggaran seluruh kementerian dan lembaga. Termasuk ke prioritas program pembangunan pemerintah yang telah disusun sebelumnya. Program yang dijalankan adalah benar-benar yang paling penting dan dampaknya terasa, terutama ke jangka pendek.

Kita berharap kebijakan fiskal yang ketat ini tidak menggunting program prioritas pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Program prioritas itu sudah ditegaskan jauh-jauh hari sebelumnya. Program, seperti infrastruktur, pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan menipiskan kesenjangan ekonomi dampaknya besar sekali ke perbaikan ekonomi nasional. Namun, kita juga ingin melihat pemerintah masih menyisakan ruang agar program strategis lainnya bisa dijalankan.

Sumber : republika.co.id

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com



Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: