KEMARIN, dua diskusi dan seminar tentang tax amnesty dipakaikan di Jakarta. Pertama adalah diskusi di Kampus UI Salemba dan kedua akan dilakukan siang kemarin di Hotel Mulia, Senayan. Pada diskusi pertama pagi kemarin, jumlah peserta membeludak hingga ke luar ruangan. Terlihat para peserta dari kalangan akademisi maupun masyarakat umum sangat antusias untuk mengikuti program diskusi tax amnesty ini.

Ketika dikonfirmasi apakah di antara mereka ada yang mengetahui teknis tax amnesty, sebagian dari mereka mengaku belum mengetahui. Alhasil, diskusi pun lebih banyak membahas mengenai teknis tax amnesty.

Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Kompartemen Akuntan Pajak (KAPj) John Hutagaol dalam pertemuan tersebut mengakui, selama ini memang banyak wajib pajak yang belum mengerti mengenai program pengampunan pajak. Banyak di antara wajib pajak yang bahkan menganggap program ini sebagai jebakan batman.

“Banyak yang tanya apa itu tax amnesty. Setelah tahu, bertanya lagi itu jebakan batman atau bukan. Padahal saya memastikan kalau Anda itu ikut (tax amnesty) itu Anda tidak akan tersesat,” kata John di Kampus UI Salemba, Jakarta, Selasa (9/8).

Masyarakat pun diharapkan dapat lebih berpartisipasi aktif dalam mengikuti program pengampunan pajak. Sebab, apabila program pengampunan pajak ini gagal, maka rasio perpajakan di Indonesia akan terus tertinggal dengan negara lain. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi juga sulit untuk tercapai.

“Kita tertinggal untuk rasio perpajakan kita dibandingkan negara lain seperti Australia yang telah single digit. Apalagi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen ini akan sulit kalau tax amnesty gagal,” tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau agar pelaku usaha yang memiliki dana di luar negeri agar memanfaatkan program yang dicanangkan pemerintah, yakni Program Pengampunan Pajak yang berlangsung hingga 31 Maret 2017.

Presiden mengungkapkan Undang-Undang (UU) Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) memberikan payung hukum yang jelas dan wajib pajak tidak perlu ragu-ragu untuk ikut serta dalam program tersebut “Kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Jadi, tax amnesty ini kesempatan yang tidak akan terulang lagi. Ini yang terakhir. Yang mau menggunakan silakan, yang tidak hati-hati,” katanya belum lama ini.

Untuk mendukung upaya tersebut, penegak hukum, Jaksa Agung, Polri, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menandatangani surat pernyataan dukungan atas program pengampunan pajak. Selain itu, Presiden juga meminta Ditjen Pajak melakukan transformasi untuk lebih profesional dan menunjukkan integritas serta tanggung jawab. Pasalnya, penerimaan negara saat ini penting untuk pembangunan bangsa dan negara.

“Jangan ada yang coba main-main dengan urusan tax amnesty dan perpajakan. Akan saya kawal sendiri, akan saya awasi sendiri dengan cara saya. Nggak usah saya sebutkan, supaya yang bawa (uang) masuk itu merasa nyaman, tidak ada keraguan atau masih waswas. Akan saya ikuti terus, akan saya awasi, akan saya cek. Karena ini bukan hanya untuk penerimaan tahun ini, tapi tahun-tahun mendatang yang jadi database lebih besar sehingga penerimaan negara betul-betul sesuai dengan apa yang kita inginkan,” jelasnya.

Sulit mengejar tiongkok

Program pengampunan pajak diyakini akan berdampak pada pesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satunya melalui pembangunan infrastruktur.

Menurut Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Kementerian Keuangan Puspita Wulandari, program pengampunan pajak adalah jembatan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bahkan, Indonesia diyakini dapat mengungguli ekonomi negara-negara lainnya seperti Tiongkok yang masih menjadi raksasa ekonomi di Asia.

“Tiongkok kita lihat ekonominya memang melambat. Dengan kue ekonomi kita yang lebih dari Rp 11.000 triliun, kita yakin kita bisa memanfaatkan dan merebut potensi dari perlambatan ekonomi Tiongkok itu. Tentunya dengan bantuan tax amnesty juga. Tapi, akan sulit kalau tanpa suksesnya tax amnesty,” kata Puspita dalam acara diskusi tax amnesty di Kampus UI Salemba, Jakarta, Selasa (9/8).

Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud diyakini akan tercapai apabila perbankan sebagai pintu masuk aliran dana tax amnesty dapat mengelola dana tersebut sesuai kebutuhan prioritas. Untuk itu, perbankan pun memiliki tugas besar dalam mengawal dana ini demi mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Kita jangan seperti Tiongkok tahun sudah terlalu tinggi ekonominya lalu sulit mengendalikan. Kita harus ekuilibrium ekonomi kita. Salah satunya melalui perbankan untuk mengalah itu. Karena bank kan juga butuh fresh money dari dana tax amnesty,” tutupnya.

Sumber: PROKAL

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty