Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati secara langsung membuka perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, selasa (10/8/2016). Kehadiran Menkeu Sri Mulyani ini tidak ditampik memberikan efek positif terhadap semakin tebalnya komitmen pasar modal di Indonesia.

Adapun pembukaan perdagangan yang dilakukan Menkeu Sri Mulyani ini sekaligus merayakan hari jadi ke-39 diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Pada pembukaan tersebut, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka pada level 5.445 atau naik 0,09 persen.

Turut hadir dalam acara pembukaan ke-39 tahun ini yakni Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) Muliaman D Hadad, Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK Nurhaida, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio, dan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diwakili oleh Kakanwil Jakarta Pusat Wahyu Tumakaka.

Pada kesempatan tersebut, Nurhaida menilai, kehadiran Menkeu Sri Mulyani memberikan dampak terhadap meningkatnya optimisme investor di pasar modal di Indonesia, termasuk mempertebal komitmen tersebut. Diharapkan kondisi ini terus berlanjut dan menumbuhkan pasar modal di Tanah Air lebih maksimal.

Nurhaida menjelaskan, pergerakan IHSG mampu mencapai level 5.000 yakni pada 30 Juni lalu setelah disetujuinya UU Pengampunan Pajak. Ini merupakan terobosan kebijakan pemerintah yang langsung direspons positif oleh pelaku pasar modal. Puncaknya, jelas Nurhaida, yakni pada saat Presiden Jokowi mengumumkan reshuffle kabinet dan membawa kembali Sri Mulyani.

“Puncaknya 27 Juli lalu ketika Presiden membawa kembali srikandi Indonesia, IHSG langsung naik 5.247,36 dengan transaski saham hampir Rp6 triliun,” pungkas Nurhaida.

Sumber: METROTVNEWS

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty