Undang-Undang Pengampunan Pajak menjelaskan bahwa setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Adapun wajib pajak yang berhak mendapatkan pengampunan pajak adalah yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan berkewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Jika belum memiliki NPWP, wajib pajak harus membuatnya dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu di kantor Direkorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak bertempat tinggal atau berkedudukan.

Meski demikian, ada juga wajib pajak yang tidak bisa mendapatkan fasilitas pengampunan pajak. Wajib pajak tersebut adalah yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap. Kemudian, wajib pajak yang sedang dalam proses peradilan dan yang sedang menjalani hukuman pidana perpajakan.

Penulis : Safrezi Fitra

Sumber : katadata.co.id

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty