Bisnis.com, MANADO – Aparatur sipil negara di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diminta untuk melibatkan diri dalam Amnesti Pajak, dengan mendeklarasikan seluruh hartanya.

Ajakan tersebut hadir dari Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw dalam acara Sosialisasi Tax Amnesty kepada ASN Pemprov Sulut dan Pencanangan Sulut Provinsi Pelopor Sadar Pajak di Ruang Mapaluse Kantor Gubernur, Selasa (23/8/2016).

Steven mengatakan keberlangsungan pemerintahan di daerah sangat bergantung dari dana transfer pemerintah pusat. Pemotongan 10% Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terjadi di daerah disebabkan target penerimaan negara masih rendah.

“Kita harus membantu upaya pemerintah pusat, ini ikhtiar untuk menutupi defisit anggaran. Kedua, Amnesti Pajak tidak hanya pengusaha, tapi juga aparatur negara ambil bagian,” tuturnya seusai acara.

Wagub berharap dengan adanya Amnesti Pajak ini, para wajib pajak terlebih ASN di Sulut dapat memanfaatkan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. “Ada batas waktu yang telah diberikan, sehingga secepatnya lebih baik,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan pulan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Kota sebagai bentuk komitmen untuk bersinergi dalam mensukseskan kebijakan Tax Amnesty dan

Gerakan Sulut Provinsi Sadar Pajak. Wagub mengharapkan penandatanganan MOU tidak hanya sampai pada aktivitas simbolis semata, tetapi juga ada gerakan langsung untuk mendukung peningkatan pendapatan negara.

Penulis : David Eka Issetiabudi

Sumber : bisnis.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty