MerahPutih Keuangan – Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang dikeluarkan pemerintah menuai respon postif dan negatif. Bahkan, hastag (tanda pagar) #stopbayarpajak ramai di linimasa media sosial Twitter.

Untuk menjawab keresahan masyarakat, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengeluarkan Peraturan Dirjen (Perdirjen) Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, yang ditandatangani pada 29 Agustus 2016.

Peraturan terbaru itu mengandung pokok-pokok sebagai berikut:

1. Orang Pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, TKI, atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada tahun 2015 di bawah PTKP diperbolehkan tidak ikut TA;
2. WNI yang berada di LN lebih dari 183 hari dalam setahun dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia merupakan Subjek Pajak LN dan diperbolehkan tidak ikut TA;
3. Harta warisan bukan merupakan objek TA jika:
4. diterima oleh ahli waris yang tidak mempunyai penghasilan atau penghasilannya di bawah PTKP;
5. sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pewaris.
6. Harta hibahan dari orang tua ke anak atau dari anak ke orang tua bukan merupakan objek TA jika:
7. pihak penerima tidak mempunyai penghasilan atau penghasilannya di bawah PTKP;
8. sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan pemberi hibah.
9. Untuk angka 1 sampai dengan angka 4 *tidak dikenakan* sanksi Pasal 18 UU TA (apabila nanti ditemukan harta yang belum dilaporkan akan dianggap sebagai penghasilan dan pajaknya dihItung plus sanksi 2% per bulan).
10. Terhadap harta yang diperoleh dari penghasilan yang telah dikenakan PPh atau diperoleh dari penghasilan yang bukan objek PPh dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan, Wajib Pajak boleh tidak ikut TA dengan ketentuan:
11. Jika SPT sudah masuk, dapat melakukan pembetulan SPT;
12. Jika SPT belum masuk, memasukkan SPT Tahunan dengan melaporkan seluruh harta.

Apabila dikemudian hari ditemukan harta yang diperoleh dari 1985 – 2015 yang belum dilaporkan, maka harta tersebut dihitung sebagai penghasilan dan dikenakan pajak plus sanksi 2% sebulan (berlaku sanksi Pasal 18 UU TA).

7. Pelaporan harta selain kas adalah sebesar nilai wajar menurut Wajib Pajak dan tidak akan ada koreksi dari petugas pajak.

Sumber : Merahputih.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:aliran dana, APBN, aturan baru pajak, dana, dana repatriasi, dirjen pajak, ekonomi, global, Ken, kpp, menkeu, pemerintah, pengampunan pajak, perpajakan, presiden, repatriasi, RI, Sri mulyani, target pajak, target penerimaan pajak, tax amnesty, uang tebusan, wajib pajak, WP