TOP BISNIS: Kisruh Tax Amnesty hingga Derasnya Arus Fintech

10JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-11/PJ/2016 tentang Peraturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Pemerintah bersama dengan otoritas keuangan lainnya telah berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan industri keuangan berbasis teknologi atau financial tecnology (fintech) yang sehat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, beberapa kalangan masyarakat tidak perlu mengikuti program tax amnesty. Kalangan yang dianggap bebas tersebut seperti petani, nelayan hingga pensiunan.

Ketiga berita tersebut, menjadi berita-berita yang banyak menarik minat para pembaca di kanal bisnis Okezone.com. Untuk itu, kembali disajikan berita-berita tersebut secara lengkap.

Tak Ikut Tax Amnesty, Cukup Lakukan Pembetulan SPT

Perdirjen ini ditandatangani oleh Ken pada 29 Agustus 2016. Peraturan ini dikeluarkan dengan pertimbangan untuk memberikan keadilan dan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam menjalankan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Melansir laman Setkab, Jakarta, Selasa (30/8/2016), bagi Wajib Pajak yang tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak, menurut Peraturan Dirjen Pajak ini, dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) atau membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Sedangkan terhadap harta yang diperoleh dari penghasilan yang telah dikenakan PPh atau harta yang diperoleh dari penghasilan yang bukan objek PPh dan belum dilaporkan dalam SPT PPh, menurut Peraturan Dirjen Pajak, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal SPT PPh telah disampaikan, Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT PPh; atau b. Dalam hal SPT PPh belum disampaikan, Wajib Pajak dapat melaporkan harta tersebut dalam SPT PPh.

“Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak dan Direktur Jenderal Pajak menemukan harta dan/atau i nformasi yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015 yang belum dilaporkan dalam SPT PPh, ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak diterapkan,” bunyi Pasal 3 ayat (3) Peraturan Dirjen Pajak itu.

“Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” bunyi Pasal 6 Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-11/PJ/2016 yang ditetapkan pada 29 Agustus 2016 itu.

Menko Darmin Sebut Tak Bisa Bendung Perkembangan Fintech

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan dukungan tersebut harus dilakukan seiring masifnya perkembangan teknologi informasi. Pasalnya, perkembangan fintech tidak mungkin bisa dibendung.

“Kehadiran fintech adalah suatu yang pasti akan berkembang dengan cepat,” tuturnya di Gedung ICE BSD, Tangerang, Selasa (30/8/2016).

Menurutnya, fintech yang menggunakan teknologi informasi tentunya akan mudah membuka akses pembiayaan yang merata. Meski demikian, inovasi tersebut akan memberikan risiko negatifnya.

Untuk itu, pemerintah juga mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk mengeluarkan aturan dengan menjaga tumbuh kembang industri fintech di Indonesia agar lebih sehat dan bermanfaat.

“Perlu disiapkan oleh otoritas yaitu OJK dan BI adalah menyusun aturan main dan market product, market prudential sedemikian rupa. Supaya memberi perlindungan konsumen tapi tidak menghambat produk finansial teknologi,” tegasnya.

Jokowi: Jadi Ramai Jika Seluruh Masyarakat Diwajibkan Ikut Tax Amnesty

Presiden Jokowi menyebutkan, saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah merevisi beberapa aturan ampunan pajak. Pasalnya, implementasi kebijakan tersebut justru membuat resah masyarakat kecil.

“Untuk menghilangkan gosip, rumor atau kalau ada yang resah, kalau sudah keluar peraturan dirjen (pajak) yang di situ kurang lebih mengatakan misalnya untuk petani, nelayan pensiunan sudah lah enggak perlu ikut tax amnesty, tidak usah ikut menggunakan haknya untuk ikut tax amnesty,” kata Jokowi di ICE BSD City.

Menurut Jokowi, semestinya implementasi ampunan pajak ini tidak perlu diramaikan, pasalnya ini hanya masalah hak dan bukan soal kewajiban.

“Kalau wajib kamu, kamu, kamu seluruh masyarakat dan seluruh masyarakat misalnya harus wajib itu baru ramai. Inikan hak, yang gede pun sama saja kan bisa menggunakan bisa tidak, yang usaha menengah juga bisa menggunakan bisa tidak, usaha kecil juga bisa menggunakan bisa tidak,” tandasnya.

 

Penulis : Martin Bagya Kertiyasa

Sumber : okezone.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com



Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: