TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA – Pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) memicu informasi simpang siur.

Karena itu, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan, kelompok masyarakat berpenghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp 4,5 juta per bulan, tidak wajib mengikuti program pengampunan pajak.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi menyebutkan, hal itu ditegaskan melalui penerbitan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016, sebagai peraturan pelaksanaan UU Pengampunan Pajak.

“Supaya tidak ribet, orang yang penghasilannya Rp 4,5 juta per bulan, tidak perlu punya nomor pokok wajib pajak (NPWP), tidak perlu bayar pajak penghasilan, apalagi ikut tax amnesty. Jadi, pembantu rumah tangga, nelayan, dan petani, tidak perlu untuk ikut program ini,” ujar Ken Dwijugiasteadi, di Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Penulis: Ridwan Hardiansyah

Sumber: tribunnews.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty