TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menjawab kebingungan publik, Joko Widodo menegaskan bahwa menjadi peserta kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty adalah hak setiap orang, bukan suatu kewajiban.

“Ini kan hak, bukan kewajiban lho,” ujar Presiden di ICE BSD City, Tangerang Selatan, Selasa (30/8/2016).

Dengan demikian, Presiden mengatakan setiap pembayar pajak besar ataupun kecil tidak mesti mengikuti kebijakan ini.

“Kalau kamu wajib, seluruh masyarakat misalnya harus wajib itu baru ramai. Ini kan hak, yang gede pun sama saja kan, bisa menggunakan bisa tidak. Yang usaha menengah juga bisa menggunakan bisa tidak. Usaha kecil juga bisa menggunakan bisa tidak,” kata Presiden.

Jokowi menambahkan, Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan aturan untuk mempertegas subyek yang bisa menjadi peserta tax amnesty.

“Sudah keluar peraturan Dirjen Pajak yang disitu kurang lebih mengatakan untuk, misalnya petani, nelayan, pensiunan, sudah lah enggak perlu menggunakan haknya untuk ikut tax amnesty,” kata Presiden.

Penulis: Imanuel Nicolas Manafe

Sumber: tribunnews.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty