PEMERINTAH menyiapkan tiga strategi jika target penerimaan negara dari program pengampunan pajak atau tax amnesty tidak tercapai. Pertama, pemerintah melebarkan defisit menjadi 2,5%. Dalam APBNP 2016, defisit ditargetkan sebesar 2,35% dari PDB, nantinya diperlebar menjadi 2,5% PDB.

“Ada ruang 0,5% bagi tambahan utang kalau memang diperlukan,” jelas Sri Mulyani, Menteri Keuangan, kemarin. Kedua, pemotongan anggaran lebih besar lagi. Ketiga, mengubah manajemen arus kas dengan memperpanjang proyek infrastruktur menjadi dari satu tahun jadi multiyears.

Sri Mulyani Indrawati mengakui, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 masih penuh risiko. Antara lain risiko penerimaan negara Rp 1.786,2 triliun tidak tercapai.

Apalagi, menurut Sri Mulyani, asumsi penerimaan negara tahun ini sudah memasukkan target penerimaan pengampunan pajak sebesar Rp 165 triliun. Jika target tersebut tidak tercapai, penerimaan negara akan turun lebih dalam lagi. “Ada kekurangan penerimaan negara Rp 219 triliun, meskipun itu telah menyertakan program pengampunan pajak,” katanya.

Sumber : Harian Kontan 1 September 2016

Penulis : Hasyim Ashari, Herlina K, Handoyo, Uji Agung S

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:amnesti pajak, artikel pajak, artikel pengampunan, berita pajak, berita pengampunan, deklarasi harta, deklarasi harta dalam negeri, deklarasi harta luar negeri, Ditjen Pajak, investasi, Jokowi, kementerian keuangan, pajak indonesia, pengampunan, pengampunan pajak, pengampunan pajak indonesia, peraturan amnesti pajak, peraturan pengampunan pajak, repatriasi, repatriasi dana, repatriasi harta, tax amnesty, update pengampunan pajak, UU pengampunan pajak, UU perpajakan, uu tax amnesty