Saya tidak mau mengomentari terlalu jauh soal permohonan judicial review terhadap UU Tax Amnesty di Mahkamah Konstitusi. Sebab itu adalah hak setiap warga negara  untuk menggunakan pendapatanya terhada salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah. Wajar ada judicial review sebab tentu tak semua orang bisa setuju dengan kebijakan pemerintah.

Tapi hemat saya, setiap warga negara sejatinya memiliki kewajiban untuk membantu pemerintah menjalankan program kerjanya. Termasuk dalam menjalankan UU tax amnesty ini.

Bagi saya, sebagai pelaku usaha, program ini perlu didukung dan patutu dijalankan. Meski begitu menurut kami para pengusaha, gugatan itu tidak akan menghambat keikutsertaan kami dalam program tax amnesty. Ini juga tidka membuat kami khawatir. Sebab menurut kami apa yang sudah dicanangkan pemeirntah dalam kebijakan tax amnesty ini sudah benar.

Meski begitu, kami melihat memang perlu ada perubahan secara bertahap agar program ini lebih sempurna karena saat ini masih dinilai cukup rumit. Mulai dari pengisian formulir dan administrasinya yang masih harus disesuaikan.

Keluhan ini juga sudah kami utarakan kepada Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak sebagai bahan masukan. Kesulitan teknis yang biasa dialami itu salah satunya soal treatment special purpose vehicle (SPV).

Seperti bagaimana nanti kaitannya dengan Undang-Undang Pasar Modal, lalu kaitannya dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Yang juga harus dijelaskan itu bagaimana nilai wajar yang menjadi patokan terhadap aset SPV itu.

Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan aturan soal SPV dengan jelas. Tapi memang masih perlu ada aturan yang lebih teknis lagi. Lalu dari sisi adminstrasinya, seharusnya kita bisa tidak bertemu dengan petugas pajak saat ingin melaporkan tax amnesty. Hal seperti itu yang bisa disederhanakan, seharusnya kita bisa hanya menaruh dokumen itu lewat dropbox atau online.

Analisis: Gandi Sulistiyanto, Managing Director Sinar Mas

Penulis: Sinar Putri Suci Utami

Sumber: Harian Kontan, 1 September 2016

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty