Merdeka.com – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak No.11/PJ/2016 tentang pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan UU No.11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Dalam aturan tersebut, nilai wajar harta selain kas atau setara kas yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) adalah sesuai dengan penilaian wajib pajak (WP) dan tidak akan dilakukan koreksi atau pengujian oleh Ditjen Pajak.

“Berapapun wajib pajak mengisi nilai wajar dalam SPH, tidak akan dilakukan pengusutan oleh Ditjen Pajak,” kata Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugeasteadi di kantornya, Selasa (30/8).

Selain itu, untuk mempermudah masyarakat dalam mengisi formulir tax amnesty, telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-10/PJ/2016 tentang perubahan peraturan Dirjen Pajak nomor PER-07/PJ/2016 tentang dokumen dan pedoman teknis pengisian dokumen dalam rangka pelaksanaan pengampunan pajak.

“Peraturan ini mengatur bahwa harta atau utang yang telah dilaporkan dalam SPT tahunan tidak perlu dirinci, namun cukup dituliskan jumlah total harta atau utang tersebut,” imbuhnya.

Namun, UU tax amnesty tidak memberikan ruang untuk menunda atau mengangsur pelunasan uang tebusan dan/atau tunggakan pajak. Sehingga, wajib pajak diharapkan berupaya menyiapkan dana untuk membayar uang tebusan dengan cara yang dianggap paling nyaman menurut wajib pajak.

“Sebab, masih banyak wajib pajak yang kesulitan untuk membayar uang tebusan,” jelas Ken.

Untuk itu, lanjut Ken, dalam rangka memanfaatkan tarif terendah, perlu diingatkan kepada masyarakat yang akan mengikuti amnesti pajak bahwa penentuan tarif uang tebusan yang berlaku adalah didasarkan pada saat dilakukannya penyampaian SPH oleh Wajib Pajak.

Penulis :  Siti Nur Azzura

Sumber : merdeka.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty