Jakarta -Ada sebanyak 19 bank yang terpilih sebagai pengampung dana repatriasi dari program pengampunan pajak atau tax amnesty. Bank tersebut diharuskan memberikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) setiap bulan atau ketika ada pengalihan dana investasi.

Hal ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 12/PJ/2016 yang sudah diterbitkan beberapa hari lalu.

“Kita terbitkan aturan teknis tentang prosedur pengadministrasian laporan gateway dalam rangka pengampunan pajak,” ungkap Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dalam konferensi pers di Gedung Juanda, Kemenkeu, Jakarta, Selasa (6/9/2016).

Laporan harus melingkupi pembukaan dan pengalihan rekening dana ke rekening khusus dan pembukaan rekening yang khusus dibuat untuk keperluan investasi dan pengalihan instrumen investasi ke rekening tersebut.

“Jadi ketika sudah ada rekening khusus, maka harus laporkan,” jelasnya.

Laporan selanjutnya adalah posisi investasi wajib pajak setiap bulan atau setiap terjadi pengalihan dana atau investasi antar gateway.
“Kewajiban laporan berlaku selama tiga bulan sejak dana dialihkan oleh wajib pajak ke rekening khusus,” kata Ken.

Ken menambahkan, laporan ditujukan kepada Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal baik secara manual atau online dalam bentuk digital (softcopy). Laporan akan diteruskan kepada Direktur Perpajakan II, bila data yang disampaikan tidak akurat.

“Bila tidak memberikan laporan atau data yang disampaikan tidak benar, maka lewat Menteri Keuangan akan diberikan sanksi, yaitu berupa peringatan atau pencabutan sebagai gateway yang diumumkan kepada publik dan disampaikan kepada otoritas terkait,” pungkasnya.

Penulis : Maikel Jefriando

Sumber : detik.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty