JAKARTA – Sekretaris Kabinet, Pramono Anung ‎mengatakan, pejabat negara di lingkungan Istana tak perlu khawatir mendeklarasikan hartanya dalam program pengampunan pajak (tax amnesty).
Apalagi, kata dia, pejabat negara wajib melaporkan harta kekayaan sebagai penyelenggara negara dengan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.

‎”Saudara sekalian, dalam UU (undang-undang) sudah diatur dengan jelas. Selama uang itu bukan karena TPPO (tindak pidana perdagangan orang), drugs (obat-obatan), terorisme, maka (tax amnesty) itu bisa dilakukan‎,” ucap Pramono saat acara sosialisasi tax amnesty di Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Menurut Pramono, untuk menjamin para peserta tax amnesty tak bermasalah dengan hukum, pemerintah mengaku sudah berbicara dengan para penegak hukum.

Dia menjelaskan kegiatan sosialisasi tax amnesty di Istana dimaksudkan untuk menyukseskan eksekusi sebuah kebijakan. “Saya yakin di lingkungan (Istana) ini pasti para penyelenggara negaranya tidak perlu punya beban terhadap LHKPN,” tuturnya.

Penulis : Rakhmatulloh

Sumber : sindonews.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty