Periode I Tax Amnesty Ramai Diikuti Wajib Pajak, Ini Kata Pengusaha

Periode pertama tax amnesty alias pengampun pajak resmi berakhir hari ini. Para wajib pajak pun sudah ramai mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat untuk ikut program tax amnesty pada periode pertama dengan tarif tebusan 2%.

ampunpajak1
Meskipun hasil tax amnesty tersebut cukup baik, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengingatkan bahwa potensi untuk mendapat tambahan penerimaan uang tebusan masih besar. Hal ini dikarenakan masih ada aktivitas ekonomi berskala kecil dan menengah yang diharapkan dapat dilaporkan hingga Maret 2017.

“Bahwa apa yang kami perkirakan ternyata sesuai. Hari ini mencatat sejarah bahwa ternyata Indonesia jauh melebih dari negara lain tax amnesty. Di bawah kita ada Italia,” jelas Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani di Kantor Apindo, Jakarta Selatan, Jumat (30/9/2016).

Selain itu, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga diharapkan untuk memanfaatkan program pengampunan pajak ini karena pelayanan pemerintah kepada UKM tidak dapat berjalan maksimal tanpa ada pemenuhan kewajiban untuk membayar pajak.

Dengan keberhasilan pemanfaatan program tax amnesty ini juga harus dibarengi dengan perbaikan administrasi pajak. Bertambahnya basis pajak dengan banyaknya peserta program Tax Amnesty semakin meningkatkan iumlah kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru dan bertambahnya objek pajak yang diindikasikan oleh jumlah repatriasi, deklarasi luar negeri dan dalam negeri.

APINDO juga menilai bahwa program tax amnesty ini menjadi momentum pulihnya kepercayaan antara swasta dan pemerintah dalam membangun perekonomian Indonesia.

“Dengan modal saling kepercayaan yang tinggi ini, diharapkan menjadi dasar yang baik sinergi pemerintah dan swasta untuk melakukan pekerjaan besar reformasi perpajakan secara menyeluruh,” kata Hariyadi.

Permintaan Pengusaha

Dengan berhasilnya program tax amnesty pada periode pertama ini, pemerintah diharapkan dapat melakukan reformasi di bidang perpajakan, antara lain:

1. Perbaikan Undang-Undang Perpajakan
Perbaikan undang-undang perpajakan dapat dilakukan dengan tidak mengubah Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) seperti draft yang telah dibuat Direktorat Jenderal Pajak.

Draft tersebut juga dinilai APINDO mengurangi kepastian hukum dengan memberikan wewenang kepada Badan Penerimaan Negara untuk mengubah ketetapan pajak tanpa didukung temuan data baru.

2. Penurunan Tarif PPh Badan maupun PPh Orang Pribadi
Terkait dengan tarif, APINDO mengusulkan tarif yang kompetitif dengan negara negara lain. Misalnya 17% agar dengan demikian beban biaya usaha berkurang untuk penambahan modal. Sedangkan untuk PPh orang pribadi diusulkan untuk diturunkan maksimum 22% untuk plafon penghasilan tertinggi.

Dengan tarif yang cukup rendah, maka wajib pajak akan lebih patuh dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak.

3. Peninjauan sistem PPN atau VAT
Sistem PPN perlu ditinjau dengan melakukan kajian mendalam untuk menjajaki kemungkinan diterapkannya sistem Sales Tax untuk mempermudah implementasinya di Iapangan sehingga diharapkan meningkatkan compliance rate. (ang/ang)

sumber : detik.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Iklan


Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: