Era Buka-Bukaan Tak Terhindarkan

Hasil gambar untuk era keterbukaan informasi

Kekhawatiran peserta amnesti pajak terhadap data yang mereka serahkan, tentu sangat wajar. Apalagi, tahun depan program pertukaran data perbankan automatic exchange of information (AEOI) antarnegara Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) berskema Common Reporting Standard (CRS) sudah dimulai.

Kesepakatan pun muncul di negara G-20 di Brisbane Summit, Australia, 15-16 November 2014. Intinya kira-kira begini : “Untuk mencegah penghindaran pajak lintas negara, kami mendukung CRS untuk AEOI pada basis resiprokal. Kami akan mulai menukar informasi secara otomatis satu sama lain maupun dengan negara yang lain, mulai 2017 atau akhir 2018.

CRS adalah standar yang didesain untuk digunakan dalam rangka pertukaran informasi keuangan nasabah secara otomatis antara pejabat berwenang (Competent Authority/CA) di masing-masing negara yang terlibat. CRS dapat digunakan untuk tujuan pelaporan domestik oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada otoritas pajak dalam hal ini Direktorat Pajak (Ditjen) Kementerian Keuangan.

Dengan demikian, sejak berlakunya CRS nanti, era keemasan ekonomi bawah tanah barangkali bakal meredup. Orang tak lagi mampu menyembunyikan kekayaannya atau sulit sekali menghindar dari kewajiban pajak.

Apalagi, Indonesia sudah menjalin komitmen dan meneken Mulitlateral Competent Authority Agreement (MCAA) di Paris, Perancis, 3 Juni 2015. Waktu itu, menkeu meneken MCAA bersama CA dari Australia, Kanada, Chili, Kosta Rika, India, dan Selandia Baru.

Alhasil, tentangan, gugatan, pun rasa keberatan terhadap era keterbukaan ini merupakan salah satu tantangan yang cukup besar bagi program amnesti pajak ke depan. Bukan hanya deklarasi atau uang tebusan, tapi juga masuknya dana repatriasi ke dalam negeri.

Kuncinya ada pada amandemen Undang-Undang (UU) Perbankan, UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), serta semangat Pemerintah sendiri dalam menegakkan reformasi pajak. “Di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekarang, sih, pembahasan UU KUP belum begitu mendalam,” imbuh Pras, panggilan akrab Yustinus Prastowo, Pengamat Pajak sekaligus Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis.

Padahal, untuk menegakkan reformasi pajak dan memenuhi janji komitmen AEOI, Indonesia harus segera menegaskan diri, terutama menyiapkan aturan perundang-undangan. “Jangan-jangan kita sendiri yang tak bisa ikut AEOI karena UU kita tidak mengakomodir kesana,” tegas Pras.

Setuju dengan Pras, Pengamat Pajak Agus Susanto Lihin pun menegaskan, Indonesia wajib menyiapkan UU dalam rangka membuka keran kerahasiaan perbankan. Dia juga tak heran andai keterbukaan akan terus jadi isu bagi negara-negara yang terlibat AEOI.

Padahal, tujuan era keterbukaan ini sebenarnya baik karena mencegah terjadinya penghindaran pajak (tax evasion) berskema transaksi internasional. “Perlu juga diketahui bahwa UU Perbankan telah masuk prolegnas 2016,” cetus Lihin.

Persoalannya, banyak pihak yang justru ingin menjegal poin-poin keterbukaan pada proses amandemen UU Perbankan dan UU KUP. Seorang sumber KONTAN di Kemkeu bilang, mereka yang menjegal dan sibuk melawan justru banyak yang berasal dari kalangan Pemerintah dan anggota DPR sendiri. “Teman saya, pejabat tinggi di pemerintah, juga menjegal amnesti pajak. Ternyata, dia punya hutang pajak dan harta yang belum dilaporkan yang nilainya ratusan miliar,” tutur si sumber KONTAN.

Logikanya sederhana. Sebagian orang yang menentang, biasanya tak paham dengan baik perihal dunia perbankan. Atau, memang dia sedang punya masalah perpajakan.

Keterbukaan informasi nasabah perbankan sebenarnya jangan dipandang sebuah kesempatan di mana informasi nasabah bisa diumbar begitu saja. Seakan setiap orang bisa mengetahui data nasabah. Bukan, bukan begitu. Persepsi seperti inilah yang membuat kesiapan peraturan kita justru kontradiktif dengan AEOI.

Di Rancangan UU KUP, lanjut Pras, justru tak memuat klausul kerahasiaan perbankan. Ini berbeda dengan UU lama. “Kepentingan potensi pajak tidak diakomodir. Ini mengkuatirkan,” tutur dia.

Oleh karena itulah, perlu ada semangat bersama di seluruh stakeholder yang mendukung era keterbukaan, khususnya perpajakan. Kalau tidak, usaha-usaha melanggengkan ekonomi bawah tanah bisa terus bermunculan.

Contoh terbaru, penerbitan Peraturan Menteri PMK No. 141/PMK.010/2016. Pasal 47A berpotensi menyimpang dan bisa dimaknai lain dari maksud UU No. 11/2016 tentang pengampunan pajak. Menurut Pras, rumusan di pasal ini mengaburkan pengaturan dan pembatasan di UU dan justru mengatur hanya untuk tiga jenis pidana itu narkoba, terorisme, serta perdagangan manusia. Intinya, PMK ini justru berpotensi melindungi pelaku kejahatan termasuk tindak pidana korupsi.

Sumber : Tabloid Kontan 03 – 09 Oktober 2016

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Iklan


Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: