Jakarta – Memasuki periode kedua tax amnesty berbagai macam cara dilakukan. Untuk mengurangi kebingungan masyarakat terkait tax amnesty, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi memampang nomor telepon selulernya (ponsel) di poster depan ruang pendaftaran tax amnesty.

Pantauan detikfinance, di depan Aula Gedung A, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, terpampang nomor handphone dan call center tax amnesty. Tujuannya adalah agar masyarakat yang masih kebingungan tentang tax amnesty bisa menghubungi nomor yang tertera di pengumuman.

“Ada kesulitan tentang amnesti pajak hubungi kami, tax amnesty service (TAS) 1500745. Direktur Jenderal Pajak: 081310503747,” tulis pengumuman itu, di lokasi, Selasa (4/10/2016).

Nomor ponsel tersebut adalah salah satu beberapa nomor yang dimiliki Dirjen Pajak. Selain nomor ponsel Dirjen Pajak, ada pula nomor Kakanwil DJP Jakarta Selatan II 081283382202. Serta call center Kanwil Jakarta DJP Jakarta Selatan II 081380067469.

Dalam pengumuman tersebut tertulis selama periode kedua tax amnesty mulai 1 Oktober 2016 hingga 31 Desember 2016 akan dikenakan uang tebusan 3% untuk deklarasi dalam negeri atau repatriasi. Serta 6% untuk deklarasi harta luar negeri.

“Penyampaian surat pernyataan harta per tanggal 1 Oktober 2016 dikenakan uang tebusan sebesar 3% untuk repatriasi atau deklarasi harta dalam negeri dan sebesar 6% untuk deklarasi harta luar negeri,” tulis pengumuman itu.

Sumber: DETIK

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty