Korupsi Menekan Daya Saing

8a034-upah2bburuh2b1

Baru-baru ini World Economic Forum (WEF) merilis Global Competitiveness Report 2016-2017. Dalamlaporan tersebut, indeks daya asing Indonesia tahun ini tercatat berada di peringkat ke 41 dari 138 negara yang dinilai, alias melorot empat tingkat dibanding tahun lalu yang nangkring di posisi 37.

Posisi Indonesia kalah dibanding negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Thailand (34), Malaysia (25), dan Singapura (2). Namun, Indonesia masih unggul dibandingkan Filipina (57), Vietnam (60), dan Laos (93). Realitas ini tentu sangat memprihatinkan dan harus segera dicari solusinya, sebab saat ini Indonesia sudah asa di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan memiliki daya saing tinggi merupakan sebuah keharusan.

Pertanyaannya, bagaimana strategi untuk meningkatkan daya asing tersebut? Berdasarkan data WEF, dari 16 faktor yang dinilai, ternyata korupsi merupakan factor utama yang menyebabkan menurunnya peringkat daya saing Indonesia. Dengan skor 11,8 korupsi menempati urutan pertama, disusul inefisiensi birokrasi pemerintah (9,3), keterbatasan infrastruktur (9,0), dan akses ke pendanaan (8,6). Selanjutnya inflasi (7,6), ketidakstabilan kebijakan (6,5), buruknya etos kerja buruh (6,3), tingkat pajak (6,1), tenaga kerja pintar yang terbatas (5,6), kebijakan pajak (4,8), regulasi valas (4,6), ketidakstabilan pemerintahan (4,1), buruknya kesehatan public (4,0), keterbatasan inovasi (3,7), serta peraturan buruh yang ketat (3,7).

Dengan dinobatkannya korupsi sebagai factor yang paling signifikan dalam penurunan daya saing, maka ini harus menjadi lampu kuning. Sebab, dipastikan korupsi juga memiliki dampak negative terhadap factor-faktor lain yang menentukan daya saing. Sebut saja, factor inefisiensi birokrasi dan keterbatasan infrastruktur sangat dipengaruhi variable korupsi. Semakin parah tingkat korupsi, akan semakin buruk pula inefisiensi birokrasi. Begitu pun ketersedian infrastruktur, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas tidak akan sesuai harapan bila korupsi merajarela.

Penjelasan mengapa korupsi memiliki “daya rusak”yang luar biasa terhadap daya saing dapat dilakukan melalui dua model (Eric Chetwynd, Frances Chetwynd, dan Bertram Spector, 2003).Pertama, model ekonomi yang menjelaskan bahwa korupsi menyebabkan investasi berkurang, mendistorsi pasar, menghalangi kompetisi (persaingan sehat), menciptakan inefisiensi dengan meningkatkan biaya untuk berbisnis, dan memperlebar kesenjangan pendapatan.

Kedua, model pemerintahan yang menjelaskan bahwa korupsi sudah pasti mengikis kapasitas institusi pemerintah untuk memberikan layanan public berkualitas. Korupsi juga mengalihkan investasi public jauh dari kebutuhan public, juga meningkatkan tekanan anggaran pada pemerintah. Dengan demikian, jelas bahwa upaya peningkatan daya saing harus diawali dengan strategi pemberantasan korupsi. Pertanyaannya, bukankah selama ini pemerintah terus menabuh gendering perang melawan korupsi?

Kebijakan public

Dalam istilah Bank Dunia, korupsi bisa dikatakan sebagai penyalahgunaan kewenangan public  untuk memperoleh keuntungan pribadi (the abuse of public office for private gain). Dengan lain kata, kebijakan yang semestinya untuk kepentingan public, pada praktiknya justru merugikan public. Dengan demikian, tidak berlebihan bila kita menginginkan pencegahan korupsi, maka yang terpenting dilakukan adalah berupaya meningkatkan kuaitas kebijakan public.

Lahirnya sebuah kebijakan public, sudah pasti tidak terlepas dari tarik-menarik kepentingan. Idealnya, tarik-menarik kepentingan tersebut adalah yang mewakili kepentingan rakyat. Namun kenyataannya, tidak semua pengambil kebijkan mengedepankan kepentingan rakyat. Mereka juga memiliki agenda sendiri yang bermain di arena public policy, di mana agenda itu namanya tidak jauh dari kepentingan ekonomi alias untuk memperkaya diri sendiri. Pada kondisi ini, sebagaimana diungkapkan Kotari (1976), negara berubah menjadi governance as private enterprise. Karena itu, kalkulasi bisnis pun dijadikan dasar pengambilan sebuah kebijakan public.

Beranjak dari realitas tersebut, Olson (1982) mencetuskan konsep distributional coalition. Koalisi ni mirip kartel yang memiliki tujuan meraup rente ekonomi semaksimal mungkin bagi para anggota kartel, yakni kalangan penguasa dan pengusaha yang korup. Perilaku mereka sudah pasti mengorbankan kepentingan public, sebab apa pun bentuknya kegiatan pencarian rente ekonomi (rentseeking activity) adalah kegiatan yang secara social tidak produktif. Dalam konteks makro, aktivitas itu mengakibatkan perekonomian tidak efisien.

Dengan demikian, proses polotik dalam suatu negara-sebagaimana diungkapkan pencetus teori public choice JM Buchanandan kawan-kawan berubah menjadi proses yang disebut sebagai a complex competitive game. Dalam proses politik seperti ini, para actor ekonomi berupaya untuk mempertahankan dan meluaskan kepentingannya. Aktor-aktor ekonomi berupaya untuk mempertahankan dan meluaskan kepentingannya. Akor-aktor ekonomi yang kuat dan menguasai dana berlimpah dapat melakukan kegiatan lobbying untuk mempengaruhi para pengambil kebijkan.

Berangkat dari realitas itu, maka dalam strategi pemberantasan korupsi, pemerintah pada dasarnya harus menjamin terlaksananya good governance. Tegaknya supremasi hukum hanyalah salahsatu dari prinsip-prinsip good governance. Prinsip lainnya adalah adanya partisipasi masyarakat dan transparansi dalam setiap proses pembuatan kebijakan public.

Untuk masalah transparansi, misalnya, hingga saat ini masih sedikit instansi pemerintah yang mempublikasikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian /Lembaga (RKA-KL). Padahal, semestinya (RKA-KL). Padahal, semestinya RKA-KL dipublikasikan agar masyarakat bisa menilai dan mengawasi setiap rupiah dalam anggaran yang dialokasikan untuk program/kegiatan apa saja, termasuk dimana lokasi program/kegiatan itu dilaksanakan.

Begitupun dengan partisipasi masyarakat, selama ini kerap dikesampingkan dalam, perumusan kebijakan public, baik tingkat pusat maupun level daerah. Pendek kata, masyarakat hanya dijadikan objek tanpa ada ruang terlibat dalam proses perumusan kebijakan tersebut.

Sekali lagi, adanya partipasi dan transparansi menjadi mutlak apabila pemerintah menginginkan tingkat korupsi menurun secara  signifikan. Karena dengan adanya partisipasi dan transparansi diharapkan akan menutup semua pintu masuk bagi para pemburu rented an free raider yang selama ini memboncengi kebijakan-kebijakan public.

Sumber : http://www.pemeriksaanpajak.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

 

Iklan


Kategori:pemeriksaan pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: