Menteri Sri Mulyani Melobi S&P

menkeu

Struktur anggaran lebih sehat, rating Indonesia layak masuk investment grade

JAKARTA. Pemerintah kembali melobi Standart & Poor’s (S&P) Rating Services untuk menaikkan kredit rating Indonesia ke investment grade. Pendekatan kali ni dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di sela-sela pertemuan tahunan Bank Dunia dan International Monetery Fund di Washington DC, Amerika Serikat 4-9 Oktober lalu.

Ini merupakan pendekatan kesekian kali yang dilakukan pemerintah. Awal Mei 2016, Presiden Joko Widodo juga bertemu delegasi S&P. Namun, pertemuan itu tak membawa hasil.

S&P masih tetap mempertahankan peringkat kredit Indonesia BB+, atau masih besifat spekulatif. Sedang Fitch Ratings dan Moody’s telah memberikan predikat investment grade sejak tahun 2012.

Sri Mulyani mengatakan, pertemuan tersebut penting agar S&P mengetahui perkembanan terkini kebijakan Indonesia. “Terutama kebijakan fiskal terkini di 2016 dan 2017,” katanya, Rabu (12/10). Salah satunya tentang pelaksanaan amnesti pajak. Sebab, salah satu pertimbangan S&P tak meningkatkan rating surat utang Indonesia adalah masih adanya risiko fiskal.

Menkeu bilang, S&P masih bisa meningkatkan rating Indonesia dengan beberapa catatan. Salah satunya : perbaikan kebijakan yang lebih efektif dan terukur atau predictable. Yakni dengan perbaikan struktur anggaran yang lebih sehat sehingga bisa membantu ketahanan perekonomian Indonesia atas pengaruh ekternal.

Selain S&P, Sri juga mengaku bertemu lembaga rating lain, seperti Moody’s dan Fitch untuk member informasi terkini Indonesia.

Ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam melihat, salah satu titik lemah penentuan taring Indonesia ada di risiko fiskal. Meski ada apresiasi capaian amnesty pajak periode pertama, tapi tak ada jaminan sampai akhir 2016, target Rp 165 triliun tercapai. Sebab,layer pertama, yaitu perusahaan dan individu kakap hampir semuanya terjaring.

Lana Soelistianingsih, Ekonom Samuel Aset Manajemen mengatakan, tiga pertanyaan S&P terkait fiskal Indonesia, yaitu mengatasi shortfall pajak, efektivitas transfer ke daerah, dan amnesty pajak sebagian besar sudah terjawab. Dengan pemangkasan anggaran, kondisi jadi lebih realistis jika penerimaan tak tercapai. “Probabilitas 60%, apalagi Sri Mulyani punya jaringan international yang lebih kuat,” katanya.

Ekonom UGM Revrisond Baswir menilai, walau pemerintah sudah memotong anggaran dan menerapkan program amnesti pajak, namun secara keseluruhan masalah fiskal belum terpecahkan. “Terutama defisit primer yang negative,” katanya. Karena itu, perlu ada reformasi perpajakan di tahun 2017.

Sumber: http://www.pemeriksaanpajak.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Iklan


Kategori:pemeriksaan pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: