PNS Diminta Ikut Amnesti Pajak

Hasil gambar untuk PNSJAKARTA — Kementerian Keuangan akan mendorong masyarakat umum untuk mengikut program pengampunan pajak atau tax amnesty. Bahkan, pegawai negeri sipil (PNS) pun diharapkan bisa memanfaatkan program amnesti pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, untuk PNS golongan III ke atas, diharapkan bisa melakukan inventarisasi kekayaan yang dimiliki. Sebab, banyak juga PNS yang memiliki harta cukup banyak, tapi belum pernah melaporkan kekayaannya.

“Ini karena kita berharap akan banyak jumlah individual yang tinggi untuk ikut tax amnesty,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (14/10). Menurut Mulyani, jika PNS yang jumlahnya jutaan jiwa bisa ikut amnesti pajak, dana yang dihasilkan dari program ini bisa didapat dalam jumlah lebih tinggi dari target awal.

Dengan potensi tersebut, Mulyani telah mengintruksikan kepada seluruh Kantor Pajak di setiap daerah untuk mengecek jumlah pejabat, baik secara struktural maupun fungsional. “Semua akan diinvetarisasi untuk sinkronkan, dari data yang dimiliki pemerintahan setempat,” ujarnya.

Mulyani menuturkan, sejauh ini sudah ada sejumlah PNS yang ikut serta dalam amnesti pajak. Dari gubernur dan wakil gubernur di seluruh provinsi yang berjumlah 406 yang sudah disinkronkan dengan nomor induk kependudukan (NIK), baru ada 87 yang mengikuti pengampunan. Sementara, sisanya belum mengajukan untuk ikut amnesti pajak.

Pada periode pertama, Dirjen Pajak berhasil menghimpun dana dari amnesti pajak mencapai 3.826,61 triliun, baik dari deklarasi maupun repatriasi dalam dan luar negeri. Jumlah wajib pajak yang ikut mencapai 405.405. Dari jumlah tersebut terdapat wajib pajak orang pribadi (WPOP) mencapai 321.893 orang.

Namun, angka ini masih sedikit dibandingkan dengan WPOP yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan, dari jumlah pemilik NPWP, masih sedikit yang mengikutsertakan dalam amnesti pajak. Salah satu pemilik NPWP yang belum banyak mingikutsertakan diri dalam amnesti pajak adalah mereka yang bekerja dengan profesi tertentu.

Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, menerangkan, sejumlah profesi memang memiliki banyak penghasilan yang seharusnya bisa dilaporkan kepada Kantor Pajak. Dari data yang dimiliki Dirjen Pajak (DJP), profesi dokter berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK) atau sumber lain mencapai 106.496, tapi dari sumber yang disinkronkan terdapat 23.310 dokter. Namun, dokter yang ikut amnesti pajak hanya 2.172 orang.

Untuk profesi konsultan yang datanya masuk di DJP mencapai 3.333, tapi yang ikut TA hanya 1.408. Profesi pengacara dari 1.968, baru 105 orang yang ikut amnesti pajak. Sementara, akuntan yang terdapat mencapai 10.218 dan terekap di DJP mencapai 752, baru 105 orang mendeklarasikan hartanya.

Selain di sektor pekerja profesi, Kemenkeu juga akan mencari data mengenai komisaris dan direksi yang duduk di kursi perusahaan di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebab, perusahaan yang berada di pemerintahan ini mencapai ratusan dan masing-masing memiliki pemasukan yang cukup besar. Dari data DJP, komisaris dan direksi yang ikut amnesti pajak baru mencapai 571 orang. Padahal, dari data yang ada jumlah ini mencapai 3.198.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengungkapkan, jumlah peserta amnesti pajak hingga Oktober 2016 ini baru di kisaran 400 ribu wajib pajak. Artinya, peserta amnesti pajak kurang dari dua persen total wajib pajak rata-rata yang ada.

Dari jumlah tersebut, wajib pajak badan yang mengikuti amnesti pajak baru 70 persen dari keseluruhan dan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan menyumbang porsi delapan persen dari jumlahnya yang tercatat. Sementara, wajib pajak orang pribadi karyawan baru satu persen yang ikut amnesti pajak.

“Harusnya kalau jumlah penduduk ada 200 juta, yang punya NPWP ada 60 juta. Ya, ini mestinya mereka punya hak yang sama untuk ikut amnesti pajak. Kami di DJP begitu lihat angka kemarin, oke itu menggembirakan, namun kami belum puas karena masih banyak yang harus dilakukan. Kami baru puas kalau sudah banyak WP yang ikut amnesti,” ujar Yoga di Malang, Kamis (13/10).

Ketua Umum Kadin, Rosan Roeslani, menyebutkan bahwa pihaknya terus melakukan kampanye dan sosialisasi bagi anggota KADIN di derah untuk mengikuti amnesti pajak. Ia mengaku, sudah separuh dari jajaran pengurusn Kadin yang mengikuti amnesti pajak sehingga diharapkan akan memberikan motivasi bagi anggota di daerah untuk ikut pengampunan pajak. “Sosialisasi terus kami lakukan, termasuk di daerah,” ujar Rosan.    rep: Debbie Sutrisno, ed: Ichsan Emrald Alamsyah

NPWP Pekerja Profesi
NPWP            Ikut Amnesti Pajak
Dokter        23.310            2.172
Konsultan         3.333                1.408

Pengacara        1.968,             105

Akuntan         752                 105

Komisaris/        3.198                571
Direksi BUMN

Sumber: Kementerian Keuangan

Sumber: Republika.co.id

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

 

Iklan


Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: