Jakarta – Komisi XI DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar rapat soal rencana kerja dan anggaran Kemenkeu pagu 2017. Di dalam rapat, salah satu anggota DPR Komisi XI Misbakhun mengapresiasi kinerja jajaran Ditjen Pajak yang melayani hingga pukul 24.00 tanpa ada uang lembur, ia berpesan walau ada penyesuaian anggaran di Ditjen Pajak jangan sampai mengurangi militansi kinerja.

“Ini mohon jangan sampai ada pemotongan kinerja dan militansi kan Bu Sri Mulyani ada pesan-pesan ke jajarannya di Kemenkeu sehingga semangat dan kerja keras menjadi kultur,” ujar Misbakhun, di Komisi XI DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2016).

Menanggapi hal tersebut Menkeu Sri Mulyani mengatakan telah memberikan apresiasi kepada 183 orang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Keuangan. Apresiasi tersebut diberikan kepada petugas yang berprestasi.

“Pak Misbakhun yang tadi fokus kepada kinerja dan semangat militansi, tadi pagi sebelum hadir di sini sudah berikan (penghargaan) kepada 183 staf Ditjen Pajak dari mulai pelaksana hingga eselon 4 yang memiliki kinerja baik yang mendapatkan penghargaan,” kata Sri Mulyani.

Tanpa menyebut rinci bentuk dan besaran nilai penghargaan yang diberikan, ia menjelaskan, penghargaan tersebut biasanya diberikan kepada pegawai pajak di akhir tahun dengan mempertimbangkan penilaian dan evaluasi kinerja masing-masing karyawan.

Namun penghargaan kali ini lebih istimewa lantaran diberikan tanpa perlu menunggu momentum akhir tahun.

“Ini sebenarnya tiap tahun. Tapi ini momentum dan beberapa jajaran ini sebenarnya masalah apakah dia dapat tunjangan kinerja sesuai dengan prestasi,” sambung dia.

Sri Mulyani mengatakan semangat, keinginan, kesetiaan, dan militansi kerja tidak ternilai. Namun ia memiliki beberapa indikator performa yang apabila dimungkinkan untuk memberikan penghargaan berupa peningkatan tunjangan terhadap yang berprestasi akan dilihat dulu urgensinya.

“Kami nilai yang tidak terhingga itu adalah semangat, keinginan dan kesetiaan dari jajaran untuk melaksananan melaksanakan tugas ini dengan baik, kita akan lihat dari segi aturannya untuk Ditjen Pajak. Kami akan mencoba membuat kalau memang ada dikresi-dikresi itu tetapi tetap ada di dalam peraturannya untuk memberikan reward kepada aparat yang menjalankan tugas dengan baik,” kata Sri Mulyani.

Untuk mengukur kinerja, Sri mengatakan terdapat kontrol dari internal Kemenkeu yang sifatnya langsung atau tidak langsung dalam mekanisme yang disebut key performance indikator. Terkait dengan usulan adanya pemberian tunjangan terhadap pegawai yang berprestasi akan dipertimbangkan karena pemerintah masih mengukur beberapa penerimaan negara seperti pajak, beacukai, dan PNBP (penerimaan negara bukan pajak).

“Tentu angagran yang diusulkan itu dalam rangka kami memiliki komitmen untuk mencapai target-target yang bisa diikur seperti penerimaan pajak, beacukai, PNBP, termasuk kinerja untuk mengamankan seperti beacukai kita ukur. Ada sisi kualitatif seperti militansi, loyalitas, semangat, moral dari jajaran,, itu merupakan hal yang penting karena sulit mengukurnya karena dia nggak kuantitatif tapi dia nyata,” ujar Sri Mulyani.

Selain itu, menurut Sri ada beberapa hal penting yang harus dijaga untuk menjadikan program tax amnesty lebih baik. Misalnya dari segi training atau pendidikan terhadap jajaran karena terkait dengan kemampuan, pendidikan, pengalaman kerja sangat penting untuk dijaga.

Sumber : DETIK FINANCE

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty