Pemerintah diingatkan tidak merasa jumawa ketika program Tax Amnesty berjalan sukses.

Karena Pemerintah belum membuat APBN menjadi sehat. Apalagi tax ratio turun, target pajak Rp 1.500 triliun hingga kini Rp 1.000 trilun pun belum tercapai.

“Jangan merasa ketika Tax Amnesty berhasil, APBN kita beres. Ini harus hari-hati. Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) punya PR besar,” ujar ekonom senior Didik J. Rachbini di Jakarta, Jumat, (9/12).

Resolusi pada tahun 2017 mendatang, Didik memberikan advice kepada pemerintah bahwa deregulasi dan debirokratisasi harus lebih diefisenkan, seperti ongkos logistik, yang 300 persen lebih mahal.

“Kalau itu murah (ongkos logistik), maka arus ekonomi kita lebih lancar,” sarannya.

PR pemerintah yang harus diperhatikan lainnya adalah kebijakan fiskal yang juga harus lebih efesien. Di zaman Presiden Soeharto, hanya dengan Rp 80 triliun APBN, bisa banyak pembangunan infrastruktur dilakukan seperti membangun irigasi dan jalan.

“Sekarang ribuan triliun hanya berikan jalan 200-300 Km. Itu berarti kan tidak efisien di penggunaannya,” kritiknya.

Pertumbuhan ekonomi juga diramalkan masih akan belum beranjak di angka 5 persen. Meskipun tahun depan pemerintah optimis di angka 5,3 persen. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang menurutnya mulai “hilang kesaktiannya” tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ia beralasan, banyak hal masih menghambat, seperti deregulasi ongkos logistik yang mahal. Hal ini yang harus segera diberaskan oleh pemerintah.

“Deregulasi ongkos logistik harus diberesi sehingga ekonomi akan lebih lancar. Seperti Pak JK (Wapres) bilang internal strength itu yang harus didorong,” demikian Didik.

Sumber: Rmol.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty