JAKARTA. Berkembangnya isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan radikalisme di Indonesia ditenggarai menjadi penyebab belum maksimalnya dana repatriasi dalam program amnesti pajak. Kepala Staf Wakil Presiden Sofjan Wanandi bilang, pada awal pelaksanaan, pengusaha optimistis terhadap amnesti pajak. Namun setelah ada aksi demo November dan Desember 2016 di Jakarta, optimisme pengusaha menipis. “Pengusaha memperbincangkan, apa yang terjadi? Di mana salahnya? Jadi ada kekhawatiran itu,” kata Sofjan dalam diskusi di Graha CIMB Niaga, Senin (23/1).

Hal itu membuat pengusaha yang membawa uangnya masuk ke dalam negeri juga masih menahan uangnya di perbankan dan belum menempatkannya di instrumen investasi, terutama sektor riil. Seperti diketahui, dari komitmen repatriasi sebesar Rp 141 triliun, realisasinya hingga 31 Desember 2016 hanya Rp 112,2 triliun.

Menurut Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bobby Hamzar Rafinus, teror bom dan sejumlah isu SARA dan radikalisme menjadi sentimen di tingkat pasar modal dan pasar keuangan. Namun kejadian tersebut belum mempengaruhi performa perekonomian secara umum. Sebab, pengaruh terbesar perekonomian Indonesia secara umum lebih banyak berasal dari faktor global. “Kecenderungannya masih melambat,” katanya. Apalagi ada rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang lebih proteksionis terhadap kebijakan perdagangan AS.

Di tempat berbeda, Senior Economist Standard Chartered Bank Aldian Taloputra bilang, hingga saat ini, dampak radikalisme terhadap keuangan nasional masih terbatas. “Kalau kita lihat, saat ini masih sesuai dengan koridor. Demonya masih sesuai aturan yang berlaku,” ucapnya.

Penulis: Adinda Ade Mustami, Ghina Ghaliya Quddus

Sumber: Harian Kontan

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty