Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim sudah mengantongi banyak data keuangan sejak 2018 melalui Automatic Exchange of Information (AEoI).

Dalam postingan Instagram-nya, Sri Mulyani mengklaim telah menerima lebih dari 1,6 juta informasi financial account dari berbagai negara dengan nominal mencapai 246,6 miliar euro.

“Kedepan upaya penghindaran dan pengurangan pajak akan semakin dapat dicegah,” kata Sri Mulyani di Riyadh, Sabtu (22/2/2020).

Dalam G20 Tax Symposium yang dilaksanakan di Riyadh, Sri Mulyani mengatakan bahwa transparansi perpajakan global baru dapat dimungkinkan apabila setiap negara memiliki kebijakan yang sama dan sejalan.

“Semua negara harus dalam posisi yang sama, tidak boleh ada lagi negara tax haven atau low tax jurisdiction dan harus memiliki standar dan peraturan yang sama mengenai pertukaran informasi pajak,” kata Sri Mulyani.

Setiap negara juga harus mengkomunikasikan kepada rakyatnya tentang pentingnya transparansi pajak dan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan sehingga pemerintah harus tetap menjamin kerahasiaan dan keamanan data para WP.

Masyarakat juga harus diyakinkan bahwa otoritas pajak memiliki SOP, peraturan, infrastruktur teknologi, dan tata kelola yang kredibel dalam mengelola kerahasiaan dan keamanan data. 

“Jika saja seluruh masyarakat global menyuarakan hal yang sama bahwa penggunaan data hanya digunakan untuk menguji kepatuhan pajak, maka akan lebih mudah bagi kita semua dalam meningkatkan kepatuhan pajak,” kata Sri Mulyani.

Sumber: ekonomi

http://www.pengampuanpajak.com

Kategori:berita pajak

Tag:artikel pajak, berita ekonomi, berita pajak, menteri keuangan, pajak indonesia, pemeriksaan pajak, pengampunan pajak, tax