Wakil Ketua MPR Arsul Sani meminta pemerintah membuka hasil evaluasi tax amnesty jilid I yang telah dilakukan pada 2016-2017. Menurutnya, kebijakan tersebut menuai pro dan kontra di masyarakat. Namun, belum memberikan infomasi terkait evaluasinya ke masyarakat luas.
“Belum pernah pemerintah jajaran Kementerian Keuangan memberikan evaluasi kuantitatifan kualitatinya,” ujar Arsul dalam diskusi Empat Pilar bertema ‘Pendapatan Negara dan Keadilan Sosial’ di Kompleks Parlemen, Rabu (16/6).
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyebut kebijakan tax amnesty jilid I tersebut tidak memiliki langkah yang logis. Sehingga hal ini perlu dicermati oleh pemerintah. “Kemudian dibuat lagi tanpa penjelasan,” katanya.
Arsul pun meminta pemerintah membeberkan target sasaran, hingga manfaat dari tax amnesty dalam evaluasi yang jelas.
“Apakah sudah meningkatkan rasio pajak kita belum?,” ungkapnya.
Arsul melanjutkan, jika meningkatkan rasio pajak, maka pemerintah bisa menjelaskan berapa yang bisa ditingkatkan.
“Kalau sudah, ya ada berapa banyak, kalau yang kedua mau buat apalagi, nah ini yang kemudian selalu kami kritisi paling tidak dari persfektif keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Sumber: jawapos
http://www.pengampunanpajak.com
Kategori:Artikel
Sejarah Tax Amnesty Indonesia dari Masa ke Masa 
PENGAMPUNAN PAJAK 
Tinggalkan Balasan