Jakarta, CNN Indonesia — Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengemukakan sembilan alasan mengapa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus menghentikan proses pembahasan usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional. Selain masalah perbedaan tafsir antara pemerintah dengan DPR, urusan target penerimaan pajak… Read More ›
Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menilai Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional perlu dikaji lebih jauh terkait penerapannya pada pelaku tindak pidana korupsi. Yasonna melihat terdapat sisi negatif dan positif dalam rancangan beleid ini. “Misal kalau korupsi… Read More ›
Jakarta, CNN Indonesia — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Nasional merupakan rencana kebijakan yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk itu, Otoritas Pajak enggan mengomentari gagasan wakil rakyat yang ingin mengumpulkan uang tebusan dengan memberikan… Read More ›
Semarang, CNN Indonesia — Jaksa Agung M. Prasetyo meminta masyarakat untuk tidak terburu-buru meributkan konsep Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional yang akan dibahas pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia beralasan, sisi positif dari RUU tersebut adalah pemerintah ingin bisa… Read More ›
Jakarta, CNN Indonesia — Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional sudah berbeda apabila dibandingkan dengan rancangan awal yang diberikan oleh pemerintah. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Sigit Priadi Pramudito mengatakan bahwa koruptor bisa mendapatkan… Read More ›
Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Nasional ke Dewan Perwakilan rakyat (DPR) dalam rangka repatriasi aset atau menarik masuk dana-dana terparkir di luar negeri. Pengampunan hukum yang ditawarkan dalam draft beleid tersebut meliputi penghapusan sanksi… Read More ›
Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah menjanjikan pengampunan nasional bagi setiap individu dan badan usaha, berupa penghapusan sanksi administrasi perpajakan, sanksi pidana pajak, hingga sanksi pidana umum. Syaratnya, setiap pesakitan hukum yang minta pengampunan nasional wajib membayar uang tebusan dengan tarif… Read More ›
Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Joko Widodo akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengampunan Nasional untuk menjalankan kebijakan amnesti spesial pidana umum. Pembentukan Satgas tersebut baru akan dilakukan setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengampunan Nasional diluluskan Dewan Perwakilan rakyat (DPR) menjadi… Read More ›
Jakarta (ANTARA News) – Institute for Development of Economic and Finance (Indef) menilai rencana pemerintah untuk memberikan “tax amnesty” atau pengampunan pajak harus jelas sasarannya. “Harus diperjelas siapa yang berhak mendapatkan pengampunan itu dan harus dalam kondisi seperti apa,” kata… Read More ›
Subyek dan obyek pengampunan nasional Subyek Setiap orang dan badan berhak mengajukan permohonan nasional, kecuali orang atau badan yang sedang dalam proses penuntutan atau sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana tertentu. Obyek Harta… Read More ›
PENGAMPUNAN PAJAK 