Pengampunan pajak berjalan diharapkan dapat menambah jumlah wajib pajak, Kamis, 19 November 2015. Saat ini jumlah pembayar pajak dari perorangan tidak mencapai 1 juta wajib pajak, sedangkan dari wajib pajak badan masih di bawah 500 ribu. “Ini salah satu kendala… Read More ›
pajak
Ditawari Tax Amnesty, Wajib Pajak: Lihat Cashflow Dulu…
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Pusat mengumpulkan para wajib pajak untuk sosialisasi strategi pengampunan pajak atau tax amnesty. Acara yang diberi judul tax gathering ini berlangsung di Hotel Grand Mercure Jakarta, Rabu, 11 November 2015. “Kami berharap para wajib pajak bisa memanfaatkan… Read More ›
Pemerintah & DPR Kebut RUU Pengampunan Pajak
JAKARTA. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat akan mempercepat penyelesaian Rancangan Undang- undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty. Bahkan kedua lembaga ini secara aktif terus melakukan lobi politik agar RUU ini bisa diterapkan di awal 2016 Wakil Ketua Badan… Read More ›
Rencanakan APBN-P 2016, Pemerintah Ingin Bereskan PMN dan Tax Amnesty
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp 2.095,7 triliun baru saja disetujui. Namun, pemerintah berencana mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Rencana ini digulirkan karena pemerintah perlu menyelesaikan dua kebijakan penting yaitu PMN atau penyertaan… Read More ›
Golkar : RUU Pengampunan Nasional Bisa Kembalikan Uang Rp 700 T
Merdeka.com – Partai Golkar salah satu yang setuju dengan Rancangan Undang-Undangan Pengampunan Nasional. Golkar menilai, RUU tersebut dapat memberikan pemasukan pajak untuk negara. RUU Pengampunan Nasional juga memperbaiki ekonomi negara yang sedang melemah. “Kalau Golkar menyetujuinya, ini adalah upaya bagaimana… Read More ›
Draf RUU Pengampunan Nasional, aset hasil korupsi bisa diampuni
Merdeka.com – Empat Fraksi yakni PDIP, Golkar, PPP dan PKB mengusulkan draf RUU Pengampunan Nasional dalam prolegnas tahun ini. Pengampunan Nasional adalah penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan, serta sanksi pidana tertentu dengan… Read More ›
Revisi UU PPh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto Dilonggarkan
JAKARTA – Otoritas berencana memberikan fleksibilitas bagi Menteri Keuangan untuk menentukan besaran pengurangan penghasilan neto untuk penghitungan pajak dalam fasilitas tax allowance – melampaui 30%. Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Ditjen Pajak (DJP) Raden Setyadi Aris Handono mengatakan… Read More ›
DPR : Realisasi Pajak Rendah, Tax Amnesti Bisa Jadi Pilihan
JAKARTA—Kalau realisasi penerimaan pajak negara tidak mencapai target maka pemerintah akan terpaksa memilih alternatif lain melalui utang mengingat usulan pengampunan pajak masih menjadi perdebatan. Demikian dikemukakan oleh Sekretaris Panja Penerimaan Negara DPR, M. Misbakhun menanggapi masih rendahnya realisasi penerimaan pajak… Read More ›
Penerimaan Pajak DJP Jabar I Capai Rp 14 Triliun
BANDUNG—Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp14 triliun terhitung per 29 September 2014 dalam masa penerapan tahun pembinaan wajib pajak pada 2015. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jabar I Adjat Djatnika mengatakan pihaknya… Read More ›
Menkumham : RUU Pengampunan Nasional Perlu Dikaji Soal Korupsi
Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menilai Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional perlu dikaji lebih jauh terkait penerapannya pada pelaku tindak pidana korupsi. Yasonna melihat terdapat sisi negatif dan positif dalam rancangan beleid ini. “Misal kalau korupsi… Read More ›
PENGAMPUNAN PAJAK 