Hati-hati, Rezim Global Pengejar Pajak Segera Tiba

Tabloid Kontan 18 Apr - 24 Apr 2016_hal 39Indonesia harus menyesuaikan aturan dokumentasi transfer pricing dan hybrid mismatch

Tak ada hiasan khusus di Chateau de la Muette, Paris, 27 Januari lalu. Padahal, Rabu itu, markas besar Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) tersebut kedatangan tamu istimewa :  menteri keuangan dan kepala dinas pajak dari 31 negara.

Mereka datang untuk menandatangani Country-by-Country Multilateral Competent Authoriy Agreement (CBC MCAA). CBC MCAA adalah perjanjian kerjasama multilateral pertukaran informasi antar dinas perpajakan tiap negara. Informasi yang ditukar adalah data keuangan dan dokumentasi penetapan harga transfer (transfer pricing) perusahaan multinasional di tiap negara.

Maklum, CBC MCAA sejatinya memang diniatkan untuk memerangi upaya penghindaran pajak (tax avoidance) lintas batas yang dilakukan perusahaan besar. Ini adalah ikhtiar yang sudah dirancang OECD dan G20, forum kerjasama 20 negara berekonomi terbesar di dunia, sejak bertahun-tahun lalu.

Meski sangat penting, nyatanya tak banyak gaung dari kesepakatan ini. Sebab, sebenarnya ada lebih dari 100 negara yang berkomitmen masuk MCAA, termasuk Indonesia. Bocornya data-data bertajuk Panama Papers, awal April lalu, memberi taring tajam bagi OECD untuk menuntut negara lain untuk bergegas mengimplementasikan CBC MCAA.

Dalam laman resminya, Sekretaris General OECD Angel Gurria mengungkapkan, Panama Papers menuntut implementasi standard an mekanisme untuk menciptakan transparansi perpajakan serta upaya memerangi penghindaran pajak. “Dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Hangzhou September 2016, kami akan memastikan melepas semua tirai, sekali untuk selamanya,” ujar dia.

Sudah teken MCAA

Pertanyaannya, tentu saja, bagaimana kesiapan Indonesia bergabung dalam rezim global pengejar pajak ini? Mekar Satria Utama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, mengungkapkan, sebenarnya Indonesia sudah meneken komitmen untuk bergabung dengan MCAA sejak 3 Juni 2015.

Negeri kita bahkan menjadi salah satu dari 96 negara yang memilih fitur pertukaran informasi keuangan otomatis atau Automatic Exchange of Financial Account Information. “Kita secara otomatis akan dapat bertukar informasi keuangan mulai September 2018 mendatang,” kata Toto, demikian Mekar akrab disapa.

Masalahnya, inti kesepakatan MCAA adalah penciptaan regulasi untuk meminimalisir terjadi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) atau erosi basis pajak dan perpindahan laba. Ini adalah aktivitas untuk memindahkan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan di suatu negara lain yang memiliki regulasi pajak lebih menguntungkan.

Untuk menekan BEPS, OECD sudah menetapkan langkah aksi atau BEPS Action Plan, yang meliputi tuntutan implementasi serangkaian regulasi. Ditjen Pajak sudah merilis beberapa regulasi penting menyesuaikan dengan tuntutan langkah aksi tersebut. “Ada yang lewat aturan baru, ada juga dari aturan lama yang selaras,” kata Toto.

Pertama, pengenaan pajak terhadap ekonomi digital. Ditjen Pajak sudah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian mengenai perlakuan pajak atas e-commerce dan aplikasi online.

Ketentuannya nanti akan mewajibkan perusahaan asing untuk memiliki bentuk usaha tetap (BUT) atau permanent establishment. Ketentuan ini juga menegaskan mekanisme pelaporan dan kewajiban masing-masing pihak di bisnis aplikasi online dan e-commerce.

Kedua, regulasi yang mengatur pengenaan pajak terhadap perusahaan asing atau controlled foreign corporation (CFC), interest deduction (pengurangan bunga), serta thin capitalization (praktik penyetoran modal terselubung). Ini sudah diantisipasi lewat penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 248/2015 dan PMK No. 169/2015.

Ketiga, aturan anti penghindaran pajak transfer pricing. Mekanisme ini sering dimanfaatkan secara sengaja untuk mengurangi beban pajak perusahaan, dengan mencatatkan harga transaksi yang lebih rendah dari harga yang wajar.

Ditjen Pajak sejatinya sudah memiliki semua regulasi menyangkut transfer pricing. Regulasi ini termasuk mekanisme pengenaan harga transfer bersama antara wajib pajak dengan Ditjen Pajak lewat Mutual Agreement Procedure. Ada juga pembukaan informasi mekanisme harga transfer lewat Advance Pricing Agreement.

Problemnya, untuk bisa ikut dalam CBC MCAA, Indonesia harus memiliki regulasi yang rinci soal transfer pricing documentation. Ini adalah dokumentasi yang harus disusun wajib pajak dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman atas harga transfer pricing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini penting karena CBC MCAA sesungguhnya menyasar pertukaran dokumen transfer pricing yang disusun oleh perusahaan multinasional.

Dengan begini, otoritas pajak negara terkait bisa mengkalkulasi kewajaran laba atau rugi usaha afiliasi di negara tersebut. “Rancangan regulasi sudah kita susun dan sedang dalam proses penyelarasan dengan aturan terkait,” ujar Toto.

Hambatan terbesar justru datang dari tuntutan menyesuaikan regulasi demi memerangi hybrid mismatch. Ini adalah upaya mengeksploitasi perbedaan aturan pajak terhadap transaksi atau aset tertentu oleh perusahaan yang melakukan transaksi atau memiliki aset yang lintas negara.

Ditjen Pajak beranggapan adaptasi dalam upaya meminimalisir hybrid mismatch sangat sulit diterapkan karena tergantung bagaimana perlakuan pajak di negara lain terhadap transaksi atau aset tertentu. “Seharusnya perlakuan pajak di Indonesia bergantung pada ketentuan Undang-Undang kita, bukan pada treatment perpajakan negara lain,” kata Toto.

Lantas, bagaimana kita menerapkan tuntutan langkah aksi BEPS? Darussalam, pengamat perpajakan Universitas Indonesia (UI), menilai, langkah aksi BEPS soal hybrid mismatch adalah koordinasi aturan antar negara. Misalnya hybrid financial instrument. Jika di suatu negara memperlakukan instrument keuangan sebagai transaksi utang sehingga biaya bunga menjadi pengurang penghasilan kena pajak, maka negara lain melakukan koordinasi aturan dengan mengenakan pajak atas penghasilan yang timbul. Dalam konteks Indonesia, Ditjen Pajak bisa merilis aturan biaya bunga dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak selama penghasilan terkait bunga itu dikenakan pajak di negara lain dengan tariff minimal. Misal, 50% dari tariff Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Gunadi, Ketua Umum Asosiasi Administrasi Fiskal dan Pajak Indonesia (IFTA) menilai, Ditjen Pajak harus mengusahakan bergabung dengan CBC MCAA. Karena rezim global ini menyediakan data dan informasi yang selama ini tidak dimiliki Ditjen Pajak. “Apalagi ini akan tersedia secara otomatis,” katanya.

Informasi dan data yang didapat dari pertukaran laporan lewat mekanisme CBC MCAA juga sangat membantu upaya memperoleh hasil maksimal dalam program pengampunan pajak (tax amnesty).

 

Sumber: KONTAN

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com



Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: