Parlemen diingatkan untuk menolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Pajak atau Tax Amnesty yang diajukan pemerintah. DPR  lebih baik mendorong pemerintah mereformasi sistem hukum dan sistem pajak daripada meloloskan Tax Amnesty yang akan banyak menimbulkan kekacauan.

“Reformasi hukum dan sistem pajak jauh lebih penting dikerjakan daripada meloloskan Tax Amnesty. Kalau sistem hukum kita baik maka uang halal, uang bersih akan datang ke kita,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam Forum Discusion Group di Gedung DPR, Jakarta (Kamis, 21/4).

Menurutnya, Tax Amnesty justru mengundang uang-uang haram dari hasil money laundry, pengelapan pajak, dan lainnya yang akan masuk. Oleh karena itu yang perlu dilakukan pemerintah adalah mereformasi sistem pajak dan hukum. Reformasi bisa dilakukan agar kecurangan pajak bisa dihilangkan, piutang pajak bisa tertagih dan intensifikasi pajak bisa dilakukan.

Saat ini, banyak sekali piutang pajak yang tidak tertagih, banyak kecurangan pembayaran pajak dengan berbagai modus operandi dan masih banyak sekali objek pajak dalam hal ini bisnis baru yang sama sekali belum membayar pajak.

“Sistem pajak harus dibenahi mulai dari NPWP (nomor pokok wajib pajak), jumlah hakim pajak yang hanya 49 orang untuk menangani ribuan triliun pajak, pengadilan pajak yang cuma ada di Jakarta, Yogyakata dan Surabaya,” beber Fahri.

Dia menyatakan bahwa semua harus ditata ulang. Sebab, paling penting adalah database. Banyak perusahaan yang tidak memiliki NPWP, dan yang memiliki pun belum tentu membayar pajak atau yang membayar pajak juga belum tentu benar membayarnya.

“Belum lagi banyak jenis usaha baru yang belum dikenakan pajak,” tambahnya.

Fahri menyadari bahwa Indonesia saat ini sedang membutuhkan tambahan pemasukan dana, namun demikian caranya bukan dengan menerapkan Tax Amnesty.

“Kita paham bahwa saat ini negara sedang membutuhkan uang untuk menutupi kekurangan pendapatan karena kurangnya ekpord komuditas dan harga komoditas yang sedang turun sehingga pajak yang dihasilkan pun turun.Makanya yang harus dikejar pajak lainnya. Untuk itu memerlukan kecerdasan dan ketekunan pemerintah dalam mengejar ini,” jelasnya.

Lebih jauh, dia mengingatkan DPR untuk terbuka membahas Tax Amnesty karena meru[akan persoalan serius yang membutuhkan ruang perdebatan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga diminta untuk membuka data orang-orang yang melarikan uangnya ke luar negeri seperti yang pernah dikatakannya bahwa data itu lebih lengkap dari Panama Papers.

“Ini semua harus dibuka, jangan lakukan loby-loby di bawah meja. DPR tidak boleh diam dan saya juga ingatkan Presiden Jokowi untuk tidak menjadi presiden pertama yang merusakkan Indonesia dengan menyetujui Tax Amnesty karena mengizinkan masuknya uang haram. Kalau memang Jokowi punya data, ya buka dong,” beber Fahri.

Saat ini, menurutnya ada kesan bahwa orang yang berkepentingan ingin membawa uang-uang tidak jelas masuk ke Indonesia. Dia menambahkan, tahun depan akan diterapkan keterbukaan informasi dunia, di mana tidak ada lagi orang bisa menyembunyikan identitasnya untuk mencuci uang dan lain sebagainya.

“Nah, karena ini mau dibuka, nasib uang ini bahaya. Karena itu mereka pun seperti mau memasukkan ke Indonesia melalui Tax Amnesty,” tandas Fahri.

Sumber: RMOL

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:bayar pajak, fahri, Fahri Ingatkan DPR Tolak RUU Tax Amnesty, hakim pajak, money laundry, nomor pokok wajib pajak, pajak, pengampunan pajak, pengelapan pajak, penghapusan pajak, reformasi pajak, tax, tax amnesty, uang haram, wakil ketua DPR