KPK TIDAK DALAM POSISI MENDUKUNG ATAU MENOLAK RUU PENGAMPUNAN PAJAK

39Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dalam posisi menyetujui atau menolak sebuah rancangan undang-undang. Karena pembuatan UU adalah hak pemerintah dan DPR RI.
Demikian disampaikan Wakil Ketua  Laode M. Syarif dalam rapat gabungan bersama Komisi XI DPR RI dengan Kepolisian, Kejaksaan dan PPATK untuk membahas RUU Pengampunan Pajak di Geduung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/4).

Laode menyatakan kehadiran KPK sebenarnya hanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, setiap upaya pemerintah dan parlemen yang diarahkan untuk itu, maka KPK akan mendukung dengan baik.

“Jika sidang yang mulia ini dianggap bahwa Rancangan Undang-Tndang tentang Pengampunan Pajak ini bertujuan mulia untuk kesejahteraan rakyat banyak, maka KPK tidak bisa menolak bahwa itu memang harus kami dukung,” tegasnya.

Laode juga menyatakan dukungannya terhadap RUU yang kerap disebut tax amnesty apabila pembuatan undang-undang itu bertujuan untuk untuk menertibkan uang milik pengusaha dan tokoh dalam negeri yang diparkir di luar negeri sebagai mana komitmen penegaj hukum dan yang diharapkan presiden. “Maka kami juga harus menyatakan selama itu betul-betul jelas, tegas, tidak multitafsir maka KPK akan berupaya mendukung dengan baik,” tegasnya.

Namun demikian, dia meminta agar dalam UU Tax Amnesty nantinya tidak mengecualikan KPK. “Salah satunya bahwa semua kasus yang sedang diteliti dan didalami oleh kepolisian, kejaksaan, KPK tentunya tidak dikecualikan, karena itu kasus yang sedang berjalan,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, tax amnesty juga harus mengecualikan beberapa kejahatan yang kira-kira agak susah untuk diterima oleh masyarakat Indonesia. Misalnya kalau uang tersebut berkaitan dengan pembiayaan terorisme, narkoba, people smuggling.

“Parlemen dan pemerintah harus yakin betul, bahwa upaya ini akan mendatangkan sesuatu. ‎Kami ingin komitmen bahwa Kejaksaan dan Kepolisian termasuk KPK ingin mengawal itu sukses. Dalam draft undang-undang nanti juga, tolong ditulis dengan tegas tentang misalnya pembatasan waktunya. Sampai berapa lama dan untuk apa saja,” lanjutnya.

Pasalnya menurut dia, UU Tax Amnesty dibuat hanya karena upaya terpaksa dari bangsa, masa berlakunya pun harus ditentukan.

“Maka undang-undang ini saya berharap mencantumkan ada pasal untuk memerintahkan kepada pemerintah khususnya Kemenkeu dan Dirjen Pajak untuk memperbaiki dan mereformasi Dirjen Pajak itu dengan baik. Harus jelas, clear, dan kalau bisa ada timeline. Supaya tax ratio uang sedikit sekarang yang targetnya sudah minimun‎ itu kita juga tak bisa dapatkan sehingga hal ini perlu jangan sampai terulang,” tambahnya.

Karena menurutnya, KPK sebagai institusi penegak hukum memang harus ada ketegasan dan keterbukaan antara pemerintah dan PPATK. “Agar kami juga tidak dianggap dzalim oleh masyarakat Indonesia dan tidak berlaku adil,” pungkasnya.

 

Sumber: RMOL.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com



Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: