Serpong -Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty di DPR belum juga selesai, dan kemungkinan masih akan lama dibahas. Presiden Joko Widodo menyatakan sudah menyiapkan Peraturan Presiden (PP) pengganti RUU Tax Amnesty.

“Iya itu (RUU Tax Amnesty) kan memang wilayahnya di DPR, paling penting sudah ada proses di sana,” kata Jokowi, di ICE (Indonesia Convention Exhibition), BSD, Tangerang Selatan, Rabu (27/4/2016).

Jokowi menjelaskan, pemerintah sudah menyiapkan PP Deklarasi Pajak. Hal ini untuk mengantisipasi pembahasan RUU Tax Amnesty belum selesai saat pembahasan RAPBN-P dimulai.

“Kita sudah siapkan PP kalau Tax Amnesty di sana punya masalah. Kita tak harus tergantung pada UU Tax Amnesty,” tegas Jokowi.

Pemerintah memang sangat mengharapkan UU Tax Amnesty bisa disahkan sebelum pembahasan RAPBN-P dimulai. Harapannya, saat RAPBN-P dibahas, pemerintah sudah bisa memprediksi jumlah uang tambahan yang bisa ditarik dari para wajib pajak melalui mekanisme pengampunan pajak.

Namun, hingga saat ini DPR masih terus melakukan pembahasan dan mendengar pendapat berbagai pihak. Padahal tak lama lagi DPR juga akan memasuki masa reses.

Sumber: detik.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, DPR, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan pajak, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pembahasan pengampunan pajak, pembahasan ruu tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan pajak, pengampunan pajak, PP pengampunan pajak, PP tax amnesty, RAPBN, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, RUU pengampunan pajak diganti PP, RUU Tax amnesty, tax amnesty