JAKARTA – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dzulfian Syafrian mewanti-wanti pemerintah menyiapkan instrumen untuk menampung dana-dana ‘mudik’ apabila kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty diterapkan.

Desain kebijakan, kata dia, sebaiknya diupayakan agar bisa mengarahkan dana-dana repatriasi modal tersebut ke instrumen pasar keuangan yang sifatnya jangka panjang.

“Kalau hanya jangka pendek, nanti kabur lagi dananya. Bisa kayak anak sekolah. Pagi datang, sore atau malah siang sudah pulang lagi,” kata Dzulfian kepada Kompas.com, Jakarta, Selasa (26/4/2016).

Dzulfian juga mengingatkan pemerintah, dana-dana mudik yang begitu besar yang masuk bisa berdampak terhadap kinerja ekspor.

Sebabnya, permintaan terhadap rupiah yang begitu tinggi akan membuat nilai tukarnya terhadap dollar AS alami apresiasi, dan menyebabkan daya saing produk tertekan.

Mencermati kemungkinan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, memang sebaiknya pemerintah menyiapkan instrumen penampung, seperti surat utang baik rupiah maupun valas.

“Supaya tidak usah uangnya masuk ditukar dulu ke rupiah. Nanti malah dampaknya banyak,” kata Darmin, di kantornya, Selasa.

Darmin menambahkan, uang yang masuk bisa digunakan untuk membeli obligasi infrastruktur, atau diinvestasikan di bidang-bidang industri tertentu yang menjadi prioritas pemerintah.

Sumber: KOMPAS

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:amnesty, artikel pajak, artikel pengampunan, berita pajak, berita pengampunan, Ditjen Pajak, kebijakan, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pemutihan pajak, pengambilan kebijakan, pengampunan nasional, pengampunan pajak, RUU, RUU pengampunan nasional, RUU Pengampunan Pajak, RUU Tax amnesty, special amnesty, tax amnesty, wajib pajak