Jakarta -Menkopolhukam Luhut Panjaitan hari ini menggelar rapat soal pengampunan pajak alias tax amnesty di kantornya.

Rapat dihadiri oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf.

“Tadi rapat dengan Menkeu menyangkut tax amnesty progresnya bagaimana dan kelihatan sangat-sangat baik karena market merespons dengan baik. Jadi duit yang mengalir ke dalam negeri, menurut Gubernur BI, dua kali lebih banyak dari tahun lalu dalam periode yang sama,” kata Luhut di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (12/7/2016).

Menurutnya, rapat tersebut perlu mengajak PPATK supaya tidak dianggap ada aliran dana mencurigakan ketika dana repatriasi mulai masuk.

“Dengan PPATK kita juga tadi menjernihkan kalau ada hal-hal yang belum pas menyamakan persepsi mengenai UU tax amnesty,” jelasnya.

Mengenai adanya penolakan tax amnesty, Luhut menyatakan hal tersebut adalah biasa. Penolakan tersebut juga bisa menjadi masukan buat pemerintah dalam menjalankan program pengampunan pajak tersebut.

“Hak konstitusi seseorang, tapi tadi kami juga mengundang berbagai tokoh yang agak kritis mengenai berbagai macam. Pemerintah jelaskan semua masalah, saya kira berlangsung dengan baik,” ujarnya.

Sumber: detik.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty