JAKARTA – Yayasan Satu Keadilan (YSK), Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) dan empat warga negara telah resmi menggugat Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) ke Mahkamah Konstitusi. Mereka setidaknya memiliki 21 alasan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap konstitusi atas pemberlakuan UU tersebut.

“Secara keseluruhan ada 21 alasan MK harus membatalkan UU Pengampunan Pajak,” kata Ketua Yayasan Satu Keadilan (YSK) Sugeng Tegug Santoso saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (13/7/2016).

Berikut 21 alasan UU Pengampunan Pajak harus dibatalkan, yang disampaikan pada saat pendaftaran gugatan Uji Materi UU Pengampunan Pajak.

1. UU Tax Amnesty mengizinkan praktik legal pencucian uang.
2. Kebijakan Tax Amnesty memberi prioritas kepada penjahat kerah putih.
3. UU Tax Amnesty dapat menjadi karpet merah bagi para pengemplang pajak.
4. UU Tax Amnesty memberikan “diskon” habis-habisan terhadap pengemplang pajak.
5. UU Tax Amnesty menggagalkan program whistle blower
6. UU Tax Amnesty menabrak prinsip keterbukaan informasi
7. Kebijakan Tax Amnesty berpotensi dimanfaatkan oleh penjahat perpajakan.
8. UU Tax Amnesty tidak akan efektif seperti tahun 1964 dan 1986
9. UU Tax Amnesty menghilangkan potensi penerimaan negara.
10. UU Tax Amnesty bentuk pengkhianatan terhadap warga miskin.
11. UU Tax Amnesty mengajarkan rakyat untuk tidak taat membayar pajak.
12. UU Tax Amnesty memarjinalkan pembayar pajak yang taat.
13. Pajak bersifat memaksa.
14. UU Tax Amnesty aneh bin ajaib karena hanya berlaku satu tahun.
15. UU Tax Amnesty memposisikan presiden dan DPR berpotensi melanggar konstitusi
16. UU Tax Amnesty dianggap menabrak prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before law).
17. UU Tax Amnesty bentuk intervensi dan penghancuran proses penegakan hukum.
18. UU Tax Amnesty dianggap sebagai cermin kelemahan pemerintah terhadap pengemplang pajak
19. UU Tax Amnesty melumpuhkan institusi penegakan hukum.
20. UU Tax Amnesty patut diduga pesanan para pengemplang pajak karena memberikan hak eksklusif tinggi bagi mereka.
21. UU Tax Amnesty dianggap membuat proses hukum pajak yang berjalan menjadi tertunda.

Sumber: okezone.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty