Jakarta -Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty (TA) digugat oleh Yayasan Satu Keadilan (YSK) bersama Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI). Dua lembaga tersebut mengajukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menanggapi santai gugatan tersebut.

“Orang bisa menggugat, tapi saya juga punya wewenang untuk tanya apa ini orang yang menggugat SPT-nya (Surat Pemberitahuan Pajak-nya) sudah benar atau belum?” kata Ken ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (13/7/2016).

Menurutnya, sebelum seseorang menggugat aturan soal pajak, sudah semestinya orang yang bersangkutan paham mengenai pajak. Terlebih, menurutnya orang tersebut juga harus memiliki catatan pajak yang baik.

Ia bahkan mengaku tak gentar bila gugatan atas undang-undang tersebut berlanjut hingga ke tahap persidangan. “Kalau lanjut sidangnya, saya dan Pak Menteri akan hadir,” tantang dia.

Perlu diketahui Yayasan Satu Keadilan (YSK) bersama Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) resmi mengajukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty (TA), yang dinilai merupakan praktik legal pencucian uang. YSK meminta agar UU Tax Amnesty dibatalkan.

Pasal yang digugat antara lain Pasal 1 ayat 1 dan 7, pasal 3 ayat (1), (3) dan (5), pasal 4, pasal 11 ayat (2) dan (3), pasal 19, pasal 21, pasal 22, dan pasal 23.

Sumber: detik.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty