JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil menuturkan, akhir pekan ini pemerintah akan segera melakukan rapat kabinet terkait pemanfaatan aliran dana repatriasi dalam UU Tax Amnesty.

Dalam rapat kali ini, akan dibahas apakah pembangunan infrastruktur nantinya melalaui dana yang baru masuk akan menggandeng pihak swasta atau BUMN.

“Kami sedang siapkan nanti rencana hari Jumat ada rapat kabinet,” kata Sofyan saat ditemui di kantor Kementerian PPN, Jakarta, Selasa (11/7/2016).

Dalam rapat kali ini, Sofyan pun ingin agar Menteri Kabinet Kerja satu suara untuk memutuskan skema pemanfaatan aliran dana ini apakah melalui skema kerja sama pemerintah dengan swasta (Public Private Partnership/PPP) atau bukan. Dengan begitu, nantinya diharapkan pembangunan proyek strategis nasional dapat segera dilakukan.

“Semua menteri komit begitu mengatakan proyek ini PPP, semua menteri harus komit bahwa itu proyek PPP,” jelasnya.

Seperti diketahui, dana yang masuk ke Indonesia, khususnya aliran dana repatriasi dalam program tax amnesty akan masuk ke dalam proyek pembangunan stategis nasional.

Di antaranya adalah pembangunan infrastuktur seperti jalan tol hingga pembangunan infrastruktur kelistrikan. Pemerintah pun telah menyiapkan skema kerja sama dengan pihak swasta. Namun, saat ini skema tersebut masih akan dibahas dalam rapat kerja dengan Presiden akhir pekan ini.

Penulis: Dedy Afrianto

Sumber: okezone.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty