JAKARTA – Pelaksanaan program pengampunan pajak atau tax amnesty diperkirakan akan mengubah sejumlah indicator makro ekonomi dalam negeri. Selain menurunkan posisi utang luar negeri (ULN) swasta, pengampunan pajak ini diperkirakan mengubah  nilai investasi langsung luar negeri atau foreign direct investment (FDI).

Perubahan ini bahkan, menurut ekonom BCA David Sumual, sudah terlihat dari penurunan ULN swasta Mei 2016. Selama ini ULN swasta terjadi karena sebagian perusahaan melakukan penarikan utang luar negeri dari perusahaan terafiliasinya (back to back loan).

Melalui ketentuan repatriasi aset dalam program tax amnesty, pinjaman itu dilunasi dan diubah menjadi ekuitas ke dalam negeri. “Dengan tax amnesty, perusahaan bisa melunasi hutangnya ke bentuk ekuitas ke dalam negeri sehingga akan menurunkan posisi utang luar negeri swasta,” katanya, Selasa (19/7).

Bank Indonesia (BI) mencatat posisi ULN swasta pada Mei 2016 sebesar US$ 163,6 miliar atau turun 3,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dibandingkan bulan sebelumnya, posisi ULN Mei 2016 turun lebih dalam. Pertumbuhan lebih lambat juga terjadi pada posisi ULN jangka panjang Mei 2016 yang mencapai sebesar US$ 275,5 miliar.

Masih terkendali

Selain efek tax amnesty, David melihat penurunan ULN swasta terjadi lantaran pengusaha melihat kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih. Pengusaha melihat kondisi permintaan global masih lesu walau permintaan domestic mulai naik. “Nafsu ekspansinya berkurang karena kapasitasnya masih cukup,” kata David. Hal ini juga menyebabkan ULN jangka panjang yang digunakan untuk ekspansi, melambat.

Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, ULN swasta turun karena pengusaha cenderung membayar kewajibannya lebih awal. Keputusan itu dipandang masih rasional sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apalagi kemampuan membayar Indonesia masih terkendali produk domestic bruto (debt to GDP ratio) dan rasio pembayaran utang (debt to service ratio) masih tergolong rendah.

“Kita tidak lihat ada sesuatu yang memerlukan perhatian atau kekhawatiran mengenai kondisi eksternal kita, baik terkait dengan posisinya, kemampuan membayar kembali, maupun ketahanan ekonomi dalam menghadapi beberapa gejolak,” kata Perry.

Catatan BI, hingga kuartal pertama 2016, debt to GDP ratio Indonesia sebesar 36,5%, naik disbanding kuartal sebelumnya sebesar 36,1 %. Sementara itu debt to service ratio (tier-2) kuartal pertama lalu sebesar 63,88% meningkat disbanding kuartal sebelumnya yang sebesar 63,47%.

Penulis: Adinda Ade Mustami, Asep Munazat Zatnika

Sumber: Harian Kontan, 20 Juli 2016

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty