JAKARTA. Penerapan Undang-Undang (UU) pengampunan (Tax Amnesty) telah resmi dimulai pekan ini. Namun belum genap sepekan diterapkan, UU Pengampunan Pajak ini kembali di gugat ke Mahkamah Konsitusi (MK) oleh para buruh melalui Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KPSI).

Menurut Presiden KPSI, Said Iqbal, kekhawatiran utama para buruh apabila UU ini dijalankan adalah karena Indonesia akan dibanjiri “dana haram” dari berbagai sektor. Dana haram ini juga dapat berasal dari para koruptor.

“Memang ini akan ada banyak dana haram yang masuk. Ini yang kita khawatirkan, pemerintah bahkan seolah sengaja untuk memperoleh dana haram,” jelasnya dalam konferesi pers di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (22/7/2016).

Para buruh pun meminta agar UU Pengampunan Pajak segera dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab, diyakini akan semakin besar aliran dana yang masuk tanpa adanya program pengampunan pajak ini.

“Kalau program ini tidak dilaksanakan akan semakin bayak dana yang masuk ke Indonesia. Bisa lebih dari Rp 165 triliun. Ini bisa untuk pembangunan sekolah dan yang lainnya. Jadi, kita minta ini dibatalkan,” pendapat salah seorang buruh yang tidak ingin disebut namanya pada kesempatan sama.

Sumber: waspada.co.id

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty